Tolak Kenaikan BBM, Fraksi PKS Jatim Kompak Bawa Poster saat Paripurna
- Toriq/Viva Jatim
Jatim – Aksi tak biasa terjadi di rapat paripurna DPRD Jawa Timur (Jatim) pada Kamis, 8 September 2022. Anggota Fraksi Partai Keadailan Sejahtera (PKS) beramai-ramai membawa poster penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Izinkan kami dari Fraksi PKS DPRD Jawa Timur menyampaikan sikap menolak kenaikkan harga BBM bersubsidi,” kata salah satu anggota Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati di ruang rapat paripurna.
Aksi Lilik dan koleganya ini bukan satu-satunya. Beberapa anggota Fraksi PKS di beberapa daerah lain, termasuk di DPRD DKI Jakarta juga melakukan aksi yang sama sebelumnya. Bahkan, pada rapat paripurna di DPR RI yang dihadiri Menteri Sri Mulyani, mereka beramai-ramai melakukan aksi walk out beberapa hari lalu.
Baca juga: Anas Resmi Menpan-RB, Jokowi: Track Recordnya Jelas!
Lewat aksi ini, Lilik berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengar keluhan dan penolakan masyarakat atas kenaikan BBM bersubsidi.
"Lewat forum ini, sebagai wakil rakyat, anggota dewan di DPRD Jawa Timur, kami memohon kepada Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, membatalkan kebijakan kenaikkan harga BBM bersubsidi yang sangat memberatkan rakyat, dan menambah penderitaan mereka," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, anggota komisi C DPRD Jatim ini mengatakan, masyarakat masih belum tuntas permasalahannya akibat serangan pandemi Covid-19. Semua warga baru saja memulai langkahnya dalam perbaikan ekonomi.
Baca juga: Nelayan Tulungagung: Solar Naik Tidak Masalah Asal Tidak Dibatasi
"Air mata mereka belum tuntas dari kesedihan karena kondisi pendemi Covid-19, warung-warung mereka baru saja banyak pembeli dan tidak tutup lebih awal lagi, orderan daring mereka baru saja normal terpakai karena para pekerja sudah mulai normal off line, para buruh yang ter-PHK juga baru mulai lagi masuk kerja,” urainya.
Oleh karenanya, ia pun mengajak semua anggota DPRD Jatim untuk satu suara menolak kenaikan harga BBM. Sebab kesatuan suara ini dapat menjadi kekuatan dalam mendesak presiden untuk membatalkan kebijakannya tersebut.
"Untuk teman-teman wakil rakyat di Indrapura (DPRD Jatim), saya mengajak panjenengan semua untuk turut serta melakukan hal yang sama. Melakukan penolakkan terhadap harga BBM non-subsidi, sebagai bukti keterpihakkan kita kepada masyarakat banyak," ajaknya.
