PHK Tinggi di Jatim, Pakar Ekonomi Unair Dorong Masuknya Arus Investasi Besar

Surabaya, VIVA Jatim-Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur sepanjang 2024 cukup tinggi yakni mencapai 8.394 pekerja di 21 Kabupaten/Kota. Hal tersebut berdasarkan data yang diumumkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim. Dan menurut Kemenaker, Jatim menjadi provinsi ke-5 dengan angka PHK terbesar di Indonesia.

Bahkan Kemenaker juga memperingatkan adanya potensi berlanjutnya gelombang PHK yang mengancam dunia usaha, di mana akan ada sekitar 60 perusahaan yang berencana melakukan PHK dalam waktu dekat. Jika kondisi ini tidak segera di atasi, maka akan ada ribuan pekerja yang berisiko kehilangan mata pencahariannya.

Pakar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Gigih Prihantono mengatakan Jatim membutuhkan arus investasi yang lebih besar guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Pemerintah daerah juga harus berupaya meningkatkan iklim investasi di Jatim agar investor merasa aman dalam menanamkan modalnya.

“Arus investasi yang meningkat membawa dampak signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur. Peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih pesat. Yakni akan ada peningkatan produksi, nilai tambah, dan tentu saja, kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur," ujar Gigih, Kamis, 20 Februari 2025.

Tak hanya itu, dampak positif yang langsung terasa dari masuknya arus investasi adalah penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, banyak proyek investasi yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai dari tenaga terampil hingga tenaga kerja di sektor-sektor lain.

Mengenai melonjaknya PHK di Jatim, Gigih menegaskan perlu solusi yang cepat. Pasalnya, beberapa perusahaan di antaranya terpaksa melakukan PHK sebagai upaya mengurangi beban operasional.

Terlebih, ada dorongan boikot terhadap produk tertentu membuat perusahaan yang tengah berjuang untuk bertahan harus mengambil langkah.

"Ketika konsumsi menurun drastis, maka langkah drastis yang diambil salah satunya dengan mengurangi jumlah karyawan," jelasnya.

Gigih menyayangkan kondisi seperti itu. Pasalnya, menurut Gigih, dengan angkatan kerja yang relatif besar, Jatim menjadi sasaran ideal investor yang ingin mendapatkan tenaga kerja kompeten dengan biaya yang lebih efisien. Selain itu Jatim memiliki berbagai keunggulan yang menarik bagi investor seperti sumber daya alam, pasar yang besar dan lokasi strategis.

“Harapannya pemerintah segera turun tangan dalam persoalan dampak dari pemboikotan suatu produk atau perusahan di Indonesia. Perlu segera dilakukan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam boikot dan memberikan perhatian lebih pada sektor-sektor yang terdampak,” kata Gigih.

Sebelumnya, Forum Bahtsul Masa'il se-Jawa-Madura memutuskan sikap terkait aktivitas boikot produk yang dinilai tidak tepat dan berdampak buruk bagi pekerja Indonesia. Hal ini melihat dari dua ketentuan, yaitu keterkaitan dapat dibuktikan dengan pihak yang melakukan kezaliman dan tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi pihak lain, seperti PHK massal tanpa solusi yang memadai.

Katib Dewan Sesepuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon selaku Mushohin, KH. Aris Ni'matulloh MAF dalam forum tersebut meminta masyarakat lebih cermat dan selektif dalam menyikapi informasi yang beredar terkait pemboikotan produk atau perusahaan tertentu. Upaya itu agar tidak merugikan masyarakat Indonesia sendiri.

Forum Bahtsul Masa'il merupakan sebuah tradisi bagi kalangan pesantren untuk mengupas secara mendalam polemik berdasarkan sudut pandang syariat Islam.