DPRD Jatim Dukung Program Sekolah Rakyat, Tapi Harus Jelas Implementasinya
- VIVA Jatim/A Toriq A
Surabaya, VIVA Jatim – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menilai Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto dengan leading sektor Kementerian Sosial memiliki tujuan baik, khususnya untuk masyarakat miskin ekstrem dan miskin.
Namun, Puguh menekankan pentingnya tata kelola yang jelas agar program ini tidak tumpang tindih dengan sekolah-sekolah yang sudah ada.
"Secara konsep, program ini bagus untuk masyarakat Jawa Timur, terutama dengan angka kemiskinan yang mencapai 3,9 juta jiwa. Tetapi yang perlu dicermati adalah bagaimana tata laksana dan tata kelola Sekolah Rakyat ini nantinya, supaya tidak berbenturan dengan sekolah-sekolah yang sudah berjalan dan menerima berbagai program dari pemerintah," ujar Puguh.
Ia juga menyoroti aspek implementasi program ini, terutama terkait beban operasional dan alokasi anggaran.
"Perlu diperjelas, beban pelaksanaan Sekolah Rakyat ini ada di siapa? Apakah leading sektornya tetap di Kementerian Sosial atau ada peran dari APBD? Jangan sampai ada irisan yang tidak jelas dengan SD, SMP, atau SMA yang sudah ada," jelasnya.
Menurutnya, saat ini saja sudah banyak sekolah dasar yang mengalami penggabungan (merger) akibat kekurangan murid. Jika Sekolah Rakyat tidak dikonsep dengan baik, dikhawatirkan malah menambah beban pendidikan di daerah.
Namun, Puguh mengakui bahwa jika program ini sepenuhnya dibiayai oleh APBN dan memiliki konsep yang matang, maka bisa menjadi kabar baik bagi Jawa Timur.
