Kabupaten Mojokerto Kekurangan 1.262 Guru SD-SMPN, Guru Bahasa Jawa Minim

Jatim – Kabupaten Mojokerto kini kekurangan guru untuk tingkat SD dan SMP Negeri. Jumlahnya tidak sedikit, yakni 1.262 tenaga pendidik. Itu belum masalah lain seperti sebaran guru yang tidak merata sesuai kebutuhan dan minimnya tenaga pengajar Bahasa Jawa.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto mengatakan, saat ini terdapat sekitar 25.000 peserta didik di 41 SMPN Kabupaten Mojokerto. Total rombongan belajar (rombel) ribuan peserta didik itu mencapai 805. 

Namun, jumlah tersebut tidak diimbangi dengan ketersedian guru mata pelajaran (mapel). Jumlah ketersedian tingkat SMP saat ini sebanyak 1.020 guru, baik berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

Sementara, tahun 2023 ini dibutuhkan 1.504 guru. "Jadi guru SMP kita kurang 484," kata Ardi, Jumat , 13 Januari 2023. 

Sedangkan untuk sekolah tingkat SD, Ardi mengungkapkan, jumlah rombelnya lebih banyak dibangding sekolah tingkat SMP. Total rombel sebanyak 2568. Kebutuhan guru pun demikian. 

"Kebutuhan guru SMP 3778. Saat ini ada 3000 guru. Sehingga kita masih kekurangan 778 guru,"  ungkapnya. 

Jika ditotal, Kabupaten Mojokerto masih kekurangan 1.262 guru mapel tingkat SD-SMP Negeri. Selama ini, untuk mengatasi kekurangan guru, Disdik Kabupaten Mojokerto menugaskan Guru Tidak Tetap (GTT) di sekolah yang membutuhkan. 

Ke depan, lanjut Ardi, pihaknya berharap pada formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan P3K untuk guru kelas. Di Kabupaten Mojokerto, tahun 2022 sudah ada 687 orang dinyatakan lulus passing grade P3K. 

"Saya harap bisa menutupi kesenjangan kekurangan guru. Awal tahun ini P3K yang akan diangkat sebanyak 225 orang. Jika ditotal dengan tahun kemarin, menjadi 592 orang [yang diangkat P3K]," jelasnya. 

Meski begitu, adanya P3K guru juga memunculkan persoalan lain bagi Disdik Kabupaten, yaitu terkait sebaran P3K. Ardi menyampaikan, pihaknya tidak memiliki kewenangan atau terlibat dalam penempatan P3K. Padahal, kebutuhan guru setiap sekolah berbeda-beda. 

Hal itu dikarenakan masing-masing P3K akan ditempatkan sesuai dengan lamarannya. Nantinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Mojokerto yang menata. 

"Melamarnya kan melalui aplikasi dari Kementrian. Jadi yang menentukan nanti dari sana (Kementrian). BKSDM  tinggal melaksanakan," terangnya. 

Masih kata Ardi, jika aturannya demikian, maka tidak bisa diterobos. Menurut dia, selama ini terdapat sekolahan yang kelebihan guru setelah ada P3K. Akhirnya kondisi ini membuat P3K tidak diberi jam mengajar.  "Otomatis Tunjangan tidak bisa cair toh," tandasnya. 

Sehingga, Disdik Kabupaten Mojokerto berencana melakukan langkah rasionalisasi dan penataan ulang, sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. "Penataan dengan cara melakukan rotasi-rotasi," sambungya. 

Ia menambahkan, mayoritas sekolah SMP itu kekurangan guru mapel Bahasa Jawa. Karena guru mapel yang bersertifikasi sangatlah jarang. Mensiasati kekurangan itu, biasanya pihak sekolah menugaskan guru mapel lain untuk memberi materi Bahasa Jawa. 

"Guru mapel kan harus bersertifikasi khusus. Nah, biasanya yang ada guru pelajaran apa gitu di suruh ngajar bahasa jawa," pungkas Ardi.