Pendapatan Parkir Sering Meleset, DPRD Gresik Desak Evaluasi
- Tofan Bram Kumara
Gresik, VIVA Jatim-Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Gresik Ainul Yaqin Tirta Saputra menyoroti rendahnya pencapaian pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum (TJU) yang dikelola Dinas Perhubungan.
Pria yang akrab disapa Tirta ini menilai target pendapatan parkir dalam APBD hampir selalu meleset. Untuk itu, perlu evaluasi menyeluruh mulai dari SDM hingga pola kerja terhadap tata kelola parkir TJU.
“Harus ada evaluasi, mulai dari sumber daya manusia (SDM) juru parkir, hingga pola hubungan kerja antara Dishub dan para jukir,” jelasnya, Selasa, 2 September 2025.
Dalam kasus ini, Tirta mengambil mencontoh, masih banyak jukir di lapangan yang tidak memberikan karcis resmi kepada pengguna parkir. Padahal itu melanggar SOP dan berpotensi menimbulkan kebocoran setoran retribusi. Selain itu juga banyak titik parkir potensial yang belum tersentuh pungutan resmi.
Untuk menutup celah tersebut, Tirta mengusulkan perubahan mekanisme setoran dari sistem lama menjadi sistem bruto. Dengan sistem ini, seluruh pendapatan parkir disetorkan langsung ke Dishub, sementara jukir dan koordinator tidak lagi mengelola titik parkir secara mandiri.
"Mereka bisa digaji sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) atau melalui sistem outsourcing. Jukir dan koordinator harus memiliki hubungan kerja yang jelas dengan Dishub. Dengan begitu, penghasilan jukir di titik ramai maupun sepi akan lebih adil, dan jumlah petugas bisa disesuaikan kebutuhan,” terangnya.
Sebelumnya, lanjut Tirta, sempat muncul wacana pembentukan badan khusus, seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola parkir. Namun, rencana itu hingga kini tak kunjung terealisasi.
Padahal, gagasan BUMD parkir sebenarnya bagus, karena tidak hanya bisa mengelola parkir TJU, tapi juga tempat parkir swasta maupun fasilitas layanan publik.
"Intinya, harus ada evaluasi total agar pendapatan dari retribusi parkir benar-benar maksimal dan bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta layanan masyarakat,” ungkap politisi PKB ini.
