DPRD Jatim Dorong Pengawasan Ketat Program MBG dan Koperasi Merah Putih
- VIVA Jatim/A Toriq A
Surabaya, VIVA Jatim – DPRD Jawa Timur menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengelolaan Koperasi Merah Putih (KMP).
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Sumardi, menegaskan bahwa besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk dua program tersebut harus diimbangi dengan keterlibatan aktif lembaga pengawas, terutama Inspektorat, agar pelaksanaan berjalan tepat sasaran dan transparan.
“Pengawasan dari kegiatan itu juga diserahkan sama Inspektorat. Karena terkait dengan beberapa perkembangan terakhir, terkait MBG dan juga dengan Koperasi Merah Putih, itu kan juga anggarannya cukup besar,” kata Sumardi.
Menurut Sumardi menilai peran Inspektorat sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah potensi penyimpangan di lapangan.
“Keterlibatan Inspektorat ini juga sangat diperlukan untuk bisa paling tidak menjadi salah satu pengawas dan juga menjadi salah satu penyimpang ya dari kegiatan-kegiatan itu,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar tersebut menambahkan, program MBG yang diadopsi dari kebijakan nasional sejatinya memberikan manfaat besar bagi pelajar dan masyarakat penerima manfaat lainnya. Namun, sistem pengawasan perlu diperkuat agar tujuan program benar-benar tercapai.
“Anggaran besar ini harus dijaga transparansinya. Kita ingin manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, bukan justru menjadi masalah di kemudian hari,” pungkas politisi dari Dapil Mojokerto-Jombang ini.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga akhir Agustus 2025 penerima manfaat program MBG mencapai 1,9 juta orang yang dilayani melalui 714 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Angka ini terus meningkat, dan per 19 September 2025 telah menembus 2,7 juta penerima dari target 10 juta.
Pemprov Jatim sendiri mengalokasikan Rp800 miliar dalam APBD 2025 untuk mendukung pelaksanaan MBG. Namun, penggunaannya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat, sementara sebagian besar pelaksanaannya masih bergantung pada dukungan langsung dari pusat.
Secara nasional, realisasi anggaran MBG hingga September 2025 tercatat sebesar Rp13,2 triliun dari total pagu Rp71 triliun. Meski cakupan penerima terus meluas, sejumlah laporan mengingatkan pentingnya pengawasan menyeluruh, terutama terkait kebersihan, keamanan pangan, dan munculnya kasus keracunan di beberapa daerah.
