Banyak Tambang Ilegal, Kapolda Jatim Ingatkan Dampak serta Penegakan Hukumnya

“Ini juga menjadi suatu perencanaan yang lebih baik lagi dalam penanganan kasus galian C ini sendiri, kita tau dari proses masalah legalitas perizinan kemudian dampak masalah sosial ekonomi juga yang timbul termasuk pajak yang memang dihasilkan juga berkontribusi untuk pembangunan di Jawa Timur dan aspek penegakan hukumnya." tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penuh upaya memecahkan masalah pertambangan melalui forum tersebut.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung kegiatan FGD Pertambangan di Jatim. Kita juga harus berterima kasih kepada Kapolda Jatim karena pengalamannya menjadi modal Kapolda Sumatera Selatan yang banyak tahu pengalaman tentang pertambangan, dan diharapkan pengalaman tersebut bisa membantu penataan pertambangan di Jatim,” ungkap Khofifah.

Khofifah lantas berharap penataan pertambangan bisa searah dan senafas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat di Jawa Timur.

“Semoga pertambangan ini bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” harapnya.

Hadir dalam FGD tersebut, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Ketua DPRD Jatim, Wakajati, dan dihadiri juga perwakilan perusahaan tambang di Jatim, Kepala ESDM, kepala DLH se kabupaten/kota di Jatim, serta jajaran Polsek.