Pemkab Kediri Dorong Penguatan Ekosistem Data Terbuka dan Literasi Digital
- Prokopim Pemkab Kediri
Kediri, VIVA Jatim – Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) sukses menghelat Forum Akademisi. Tujuan kegiatan ini sebagai langkah kolaborasi pemda, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat pengelolaan serta pemanfaatan data terbuka.
Bertema 'Komitmen Pemerintah Daerah dalam Membangun Ekosistem Data Terbuka dan Literasi Digital', juga bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berbasis bukti dan pengembangan inovasi digital di daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, Dr Nur Miftahul Fuad menerangkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan akademisi dalam membangun ekosistem data yang terbuka, akurat, dan berkelanjutan.
"Tujuannya supaya data yang telah tersedia melalui Comencenter dapat dimanfaatkan secara optimal untuk penelitian dan inovasi yang berdampak nyata bagi pembangunan daerah," ujar Fuad di Pari Resto dan Cafe, Desa Pagung, Kecamatan Semen dikutip VIVA Jatim, Minggu, 2 Oktober 2025.
Kegiatan ini diikuti oleh rektor, dosen, sekaligus mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Kediri. Fuad menambahkan data yang dikelola dengan tepat secara langsung sebagai acuan sekaligus dasar kuat bagi perumusan kebijakan publik yang sesuai.
"Kesuksesan tata kelola data sangat bergantung pada pembaruan dan peningkatan kualitasnya secara berkelanjutan," paparnya.
Dosen hingga mahasiswa di Forum Akademisi Pemkab Kediri.
- Prokopim Pemkab Kediri
Karena itu, Pemkab Kediri terus melaksanakan bimbingan teknis serta pelatihan pengelolaan data bagi seluruh perangkat daerah agar akurasi dan keterbaruan data tetap terjaga. lebih sedikit
Sebagai informasi kegiatan dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Dede Sujana. Dirinya mengulas materi bahwa perihal transparansi sekaligus kolaborasi lintas sektor adalah kunci.
Transparansi dan kolaborasi akan membuka terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif. Sehingga program maupun kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat nyata di lapangan.
