Hasto Kristiyanto Ungkap Alasan Historis PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD

Surabaya, VIVA Jatim – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan sikap tegas partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Penolakan tersebut, menurut Hasto, berangkat dari komitmen ideologis PDIP untuk menjaga kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung.

Hasto menyampaikan bahwa meskipun Pilkada tidak langsung masih sebatas wacana, PDIP sejak awal telah menyatakan sikap penolakan. Ia menilai mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi menghilangkan hak dasar rakyat dalam menyalurkan aspirasi politik.

“Sikapnya sangat jelas dan ini kami lakukan secara demokratis kami menyerap aspirasi rakyat yang diwakili oleh seluruh jajaran PDI Perjuangan,” kata Hasto di Surabaya, Sabtu, 17 Januari 2026.

Ia menjelaskan, sikap tegas tersebut bukan tanpa dasar. Selain mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat yang mayoritas menghendaki Pilkada langsung, PDIP juga berkaca pada pengalaman historis bangsa Indonesia, khususnya pada masa rezim Orde Baru yang dinilai sarat dengan praktik otoritarianisme.

Menurut Hasto, pada masa tersebut suara rakyat dikesampingkan dalam proses politik dan pemerintahan. Kekuasaan dijalankan secara sentralistik dengan satu komando, sehingga kebijakan lebih banyak berpihak pada kepentingan elite dibandingkan kepentingan rakyat.

Kondisi tersebut, lanjut Hasto, melahirkan berbagai penyimpangan kekuasaan. Minimnya kontrol publik membuka ruang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kewenangan secara masif.

Hasto juga mengingatkan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, intimidasi terhadap rakyat terjadi secara sistematis. Demi melanggengkan kekuasaan, alat-alat negara kerap digunakan untuk membungkam pihak-pihak yang berbeda pandangan politik.

Praktik tersebut, menurut Hasto, sudah mulai tampak sejak Pemilu 1971 dan meninggalkan luka sejarah yang mendalam.

“Terjadi pembunuhan bagi rakyat yang berbeda saat itu dari kalangan PNI dari kalangan Nahdlatul Ulama, itu banyak sekali yang jadi korban,” ungkapnya.

Hasto menegaskan, pemilihan pemimpin secara langsung memberikan ruang ekspresi politik yang lebih luas bagi rakyat. Selain itu, kepala daerah yang dipilih langsung memiliki legitimasi kuat karena memperoleh mandat langsung dari rakyat, sehingga tidak mudah dijatuhkan melalui manuver politik di lembaga legislatif.

“Ideologisnya adalah rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan pemimpinnya. Ini pentingnya pemimpin dipilih rakyat,” pungkas Hasto.