Biaya Operasional Tinggi, Pengusaha Pelayaran Minta Pemerintah Beri Insentif
- Istimewa
Surabaya, VIVA Jatim-Tekanan biaya operasional yang terus meningkat membuat pengusaha angkutan pelayaran swasta angkat suara. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan minimnya dukungan kebijakan, pelaku usaha meminta pemerintah segera memberikan insentif agar keberlangsungan layanan tetap terjaga.
Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU), Erwin H Poedjono mengungkapkan, industri pelayaran merupakan sektor yang sangat sensitif terhadap fluktuasi kurs mata uang asing. Sehingga kenaikan nilai tukar dolar AS berdampak langsung pada biaya perusahaan.
Hingga Senin, 2 Februari 2026, nilai tukar dolar AS terhadap rupiah telah menyentuh Rp16.806,15. Kondisi ini, menurut Erwin, semakin memperberat beban operasional pelayaran swasta.
"Sekitar 80 persen komponen biaya operasional kami, mulai dari suku cadang, perawatan harian, docking, hingga pemenuhan alat keselamatan, semuanya mengacu pada kurs dolar AS," ujar Erwin.
Ia menegaskan, meskipun biaya terus meningkat, perusahaan pelayaran swasta tetap tidak memiliki ruang menekan standar operasional, karena menyangkut aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang.
"Kami berkomitmen penuh menjaga keselamatan dan kualitas layanan. Standar tidak bisa diturunkan," tegasnya.
Erwin menjelaskan, seluruh operasional kapal wajib mematuhi Undang-Undang Pelayaran serta ketentuan internasional Safety of Life at Sea (SOLAS) sebagai konsekuensi ratifikasi International Maritime Organization (IMO). Konsekuensinya, sebagian besar biaya bersifat tetap (fixed cost).
"Ketika kurs dolar naik, fixed cost langsung melonjak, termasuk biaya SDM. Ini yang membuat tekanan operasional semakin berat," jelasnya.
Di sisi lain, pengusaha pelayaran swasta juga menghadapi persaingan yang dinilai tidak seimbang. Operator pelayaran milik pemerintah atau BUMN mendapatkan subsidi Public Service Obligation (PSO) dengan nilai yang bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat harga tiket penumpang.
Selain PSO, operator BUMN juga memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) serta dukungan armada kapal. Sementara itu, pelayaran swasta harus bertahan dengan kemampuan sendiri tanpa insentif serupa.
"Dengan PSO, mereka bisa menjual tiket jauh lebih murah. Ini jelas menyulitkan kami untuk bersaing secara sehat," keluh Erwin.
Atas kondisi tersebut, Erwin mewakili pelaku usaha pelayaran swasta meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, segera menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak. Salah satunya melalui pemberian insentif untuk menekan biaya operasional.