Unitomo Gandeng DPR RI Bahas Revisi UU PSDN untuk Pertahanan Negara

Proses Penandatanganan MoU
Sumber :
  • Rachmad Fahrizal Tito

Surabaya VIVA Jatim-Universitas Dr Soetomo menjalin kerja sama strategis dengan Badan Keahlian DPR RI dalam penguatan proses legislasi nasional.

img_title Bahas RUU Perampasan Aset, Ahmad Dhani Serap Masukan Akademisi Unitomo

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang digelar di Gedung Rektorat Unitomo, Kamis, 2 April 2026.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Rektor Unitomo, Prof Dr Siti Marwiyah, bersama Kepala Pusat Perancang Undang-Undang Bidang Polhukam Badan Keahlian DPR RI, Novianto Murti Hantoro.

img_title UNITOMO Lantik 8 Dekan dan 2 Kepala Badan Masa Jabatan 2026–2030, Ini Daftarnya

Kolaborasi ini langsung diimplementasikan melalui Focus Group Discussion (FGD) terkait uji konsep perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara.

Prof Dr Siti Marwiyah menegaskan, keterlibatan perguruan tinggi menjadi penting dalam memberikan perspektif akademis terhadap penyusunan regulasi.

img_title Komisi 8 DPR Ungkap Sekjen Kemenag Paksa Timsel Masukkan Akh Muzakki dalam 3 Besar Calon Rektor UINSA

“Kerja sama ini merupakan langkah nyata kontribusi akademisi dalam menghadirkan kebijakan yang kuat secara yuridis dan sosiologis,” ujarnya.

Ia berharap kolaborasi ini dapat memperkuat peran Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Administrasi Unitomo sebagai mitra strategis pemerintah dalam perumusan kebijakan publik.

Sementara itu, Novianto Murti Hantoro menyambut baik keterlibatan akademisi dalam proses pembahasan regulasi strategis tersebut.

“Masukan dari akademisi sangat dibutuhkan agar draf perubahan UU PSDN lebih komprehensif dan relevan dengan dinamika pertahanan saat ini,” katanya.

Diskusi publik ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi hingga praktisi pertahanan.

Sejumlah pakar yang hadir di antaranya akademisi dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, unsur Kodam V Brawijaya, Komando Pendidikan Marinir, PT PAL Indonesia, hingga KontraS Surabaya.

Pembahasan difokuskan pada pasal-pasal krusial dalam UU PSDN, khususnya untuk memastikan penguatan pertahanan negara tetap sejalan dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Kolaborasi antara kampus dan lembaga legislatif ini diharapkan menjadi model sinergi berkelanjutan dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan berbasis kajian ilmiah.