Bahas RUU Perampasan Aset, Ahmad Dhani Serap Masukan Akademisi Unitomo
- VIVA Jatim
Surabaya, VIVA Jatim – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menyerap aspirasi masyarakat terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam dialog kebangsaan di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya, Jumat 2 Oktober 2026.
Dialog bertajuk “Serap Aspirasi Publik: Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih” tersebut menjadi ruang bagi masyarakat dan kalangan akademisi untuk menyampaikan pandangan mengenai regulasi yang masih dibahas di tingkat DPR.
Pembahasan RUU Perampasan Aset saat ini masih berlangsung di Komisi III DPR RI. Sejumlah isu menjadi perhatian, antara lain mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana, perlindungan hak masyarakat, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan. DPR juga menargetkan pembahasan regulasi tersebut selesai paling lambat Desember 2026.
Rektor Unitomo, Prof. Siti Marwiyah, mengatakan perguruan tinggi memiliki peran dalam menyediakan ruang terbuka untuk membahas persoalan kebangsaan. Menurutnya, kampus dapat mempertemukan akademisi, masyarakat, dan pengambil kebijakan dalam pertukaran gagasan.
“Kami berharap dialog ini menjadi ruang pertukaran gagasan yang konstruktif. Perguruan tinggi harus mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap persoalan bangsa, termasuk dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi,” ujar Siti.
Ahmad Dhani mengatakan penyerapan aspirasi diperlukan agar pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat tidak hanya berlangsung di lingkungan parlemen.
“Saya datang ke Unitomo untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Undang-Undang Perampasan Aset merupakan isu penting, sehingga publik perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan pandangan, masukan, maupun kekhawatirannya,” kata Ahmad Dhani.
Dalam forum tersebut, pembahasan juga diarahkan pada kebutuhan menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum. Aspirasi masyarakat dan akademisi menjadi bagian dari masukan yang dapat dipertimbangkan dalam proses pembahasan agenda legislasi tersebut.
Sebelumnya, Komisi III DPR menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset membutuhkan keseimbangan antara upaya pemulihan aset dan perlindungan hak warga negara. Sejumlah masukan juga menyoroti perlunya pembatasan kewenangan agar mekanisme perampasan tidak membuka ruang penyalahgunaan.
Bagi Unitomo yang mengusung identitas sebagai Kampus Kebangsaan dan Kerakyatan, forum tersebut menjadi salah satu bentuk partisipasi publik dalam membahas persoalan nasional.