Kondisi Ekonomi Global Tak Stabil, Kurator: Banyak Pengusaha Terancam Pailit

Ketua Umum AKPI Jimmy Simanjuntak
Sumber :
  • Achmad Faizal/VIVA Jatim

Surabaya, VIVA Jatim – Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menggelar Pendidikan Kurator dan Pengurus Angkatan XXXIII di Jawa Timur sebagai upaya mencetak profesional di bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

img_title Ketika Angka Pertumbuhan Tidak Lagi Cukup

Ketua Umum AKPI, Jimmy Simanjuntak, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepailitan.

“Kami terus berupaya menghasilkan kurator dan pengurus yang profesional. Penguatan utama dalam pendidikan ini adalah etika dan integritas yang harus ditanamkan kepada peserta,” ujarJimmy usai membuka Pendidikan Kurator dan Pengurus Angkatan XXXIII di hotel Sheraton, Surabaya, Senin 20 April 2026.

img_title HUT Ke-81 Jatim, Ony Setiawan Dorong Tuban Jadi Pusat Industri dan Maritim Pantura

Kegiatan tersebut turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Universitas Airlangga, serta Balai Harta Peninggalan Surabaya.

Jimmy menjelaskan, tantangan di sektor kepailitan ke depan diperkirakan semakin besar seiring kondisi ekonomi global dan nasional yang tidak stabil. Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mengalami kesulitan keuangan.

img_title Anyer-Panarukan 3R yang Digagas Situbondo Resmi Diluncurkan, Jadi Peluang Ekonomi Baru

“Kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja bisa memicu meningkatnya perkara PKPU maupun kepailitan. Karena itu, kami perlu memperluas sosialisasi dan pemahaman undang-undang ini kepada seluruh stakeholder,” katanya.

AKPI, lanjut dia, telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Antara lain, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), perbankan Himbara, hingga kementerian teknis, guna meningkatkan pemahaman terkait regulasi kepailitan.

“Kalau semua pihak memahami aturan ini dengan baik, maka efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya akan tercapai sesuai tujuan pembentukan undang-undang,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kepailitan bukanlah akhir dari sebuah usaha. “Kepailitan itu bukan lonceng kematian. Justru bisa menjadi jalan keluar bagi pelaku usaha untuk mereorganisasi bisnisnya,” tegas Jimmy.

Sementara itu, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Jatim, Martha Parulina Berliana, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan tersebut.

“Kami sangat mendukung kegiatan ini dan berharap ada sinergi yang baik antara AKPI dan Kejaksaan, khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi tersebut penting dalam upaya pemulihan keuangan negara serta pencegahan tindak pidana korupsi.

Halaman Selanjutnya
img_title