Kompolnas Ingatkan Rekrutmen Polda Jatim 2026 tak Boleh Curang
- Humas Polda Jatim
Surabaya, VIVA Jatim – Anggota Kompolnas Mohammad Choirul Anam mengingatkan agar proses rekrutmen anggota Polda Jatim 2026 tidak ada kecurangan. Peringatan disampaikan, saat dirinya memantau pelaksanaan tes psikologi bagi calon taruna Akpol di Surabaya, Sabtu, 25 April 2026.
Tes psikologi bagi calon taruna Akpol Polda Jatim 2026 berlangsung di Gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Surabaya yang diikuti 276 peserta.
Kepala Biro (Karo) Sumber Daya Manuasia (SDM) Polda Jatim Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Sih Harno menyampaikan, tahapan ini merupakan bagian awal dari rangkaian seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2026.
"Pelaksanaan tes [calon taruna Akpol] dilakukan satu hari, kemudian dilanjutkan tahapan berikutnya untuk Bintara dan Tamtama," ujar Sih Harno.
Ia menambahkan, proses seleksi ini tidak hanya diawasi pihak internal Polda Jatim seperti Itwasda, Propam, dan tim psikologi, tetapi juga melibatkan pengawasan eksternal dari Kompolnas.
"Kami juga mendapat kunjungan dari Kompolnas, selain diawasi internal oleh Itwasda, Propam, dan tim psikologi. Harapannya tes hari ini berjalan baik karena rekrutmen Polri berprinsip BETAH, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis," tambahnya.
Sementara Choirul Anam mengatakan, keterlibatan pihak eksternal memantau proses penerimaan anggota kepolisian merupakan hal yang sangat penting, terutama ketika pelaksanaan tes psikologi. Hal tersebut dikatakannya, untuk menjaga transparansi dalam proses seleksi.
Ia kemudian mengingatkan agar tidak ada pihak yang berbuat curang selama tahapan rekrutmen karena tindakan tersebut melanggar hukum serta mencederai semangat akuntabilitas.
"Hari ini tim kami berada di SMKN 5 Surabaya untuk melihat langsung tes seleksi Akpol. Semangatnya adalah akuntabilitas, tidak boleh ada kecurangan atau pelanggaran hukum dalam proses ini," tegas Anam.
Lebih lanjut disampaikannya, mekanisme rekrutmen Polri saat ini bersifat partisipatif, melibatkan masyarakat maupun peserta seleksi itu sendiri sebagai bagian dari pengawasan.
"Partisipatif itu ada dua konteks, melibatkan masyarakat seperti himpunan psikologi, dan yang paling penting peserta sendiri menjadi bagian dari pengawasan karena sistemnya terbuka," katanya.
Anam juga memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan, mulai dari keterbukaan informasi hingga pencegahan potensi kecurangan.
