Kebijakan Berbasis Evidensi Disebut Kunci Pembangunan Daerah
- VIVA Jatim/Faizal
Pemikiran tersebut menjadi salah satu materi utama dalam Training of Trainers Fasilitator Pendalaman Tugas DPRD Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan BPSDM Provinsi Jawa Timur pada 22–26 Juni 2026. Kegiatan itu dirancang untuk memperkuat kapasitas fasilitator yang nantinya mendampingi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan melalui pendekatan kebijakan yang berbasis evidensi.
Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Dr. Ramliyanto, S.P., M.P., mengatakan fasilitator memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendalaman tugas DPRD. Menurut dia, penguatan kapasitas fasilitator diharapkan mampu memperkaya perspektif anggota DPRD dalam menyusun, mengawal, sekaligus mengevaluasi kebijakan daerah.
"Fasilitator diharapkan mampu memberikan penguatan substansi, perspektif, serta alternatif solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan daerah sehingga DPRD bersama pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," kata Ramliyanto.
Kegiatan yang dibuka Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd., tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan fasilitator pendalaman tugas DPRD yang profesional dan kompeten.
Melalui penguatan kapasitas fasilitator serta keterlibatan narasumber nasional, BPSDM Provinsi Jawa Timur mendorong lahirnya proses pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga memperkuat kemampuan analisis kebijakan publik.
Upaya tersebut diharapkan berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif, kolaboratif, berbasis evidensi, serta mampu menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
