Apresiasi Capaian Prabowo, Deni Wicaksono Minta Program Prioritas Benar-benar Berdampak ke Masyarakat
- A Toriq A
Surabaya, VIVA Jatim-Wakil Ketua DPRD Jawa Timur sekaligus politikus PDI Perjuangan, Deni Wicaksono mengapresiasi sejumlah pencapaian yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR RI hari ini, Jumat, 14 Agustus 2026. Namun, ia meminta pemerintah tidak hanya menjadikan angka sebagai ukuran keberhasilan, melainkan memastikan program prioritas benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Deni seusai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI di Gedung DPRD Jatim, Jumat 14 Agustus 2026.
“Secara angka memang luar biasa kalau kita lihat dan saksikan bersama tadi. Tapi kita perlu juga melihat kondisi real di lapangan,” kata Deni.
Menurut Deni, berbagai program pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, implementasi di lapangan tetap membutuhkan pengawasan agar program yang menggunakan anggaran besar tidak justru memunculkan persoalan baru.
Salah satu program yang menjadi sorotannya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Deni menilai program tersebut merupakan prioritas pemerintah dengan dukungan anggaran yang sangat besar. Karena itu, kualitas pelaksanaan, distribusi, hingga keamanan pangan harus menjadi perhatian utama.
Ia menyinggung masih adanya kasus penerima MBG yang mengalami keracunan, termasuk di Jawa Timur. Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius.
“Kami berharap memang ada tindakan tegas agar program yang menjadi program prioritas ini bisa berjalan baik, capaian juga maksimal,” ujarnya.
Deni bahkan meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang terbukti melakukan kesalahan hingga menyebabkan keracunan dapat diberikan sanksi tegas, termasuk penutupan sementara. Jika setelah evaluasi tidak terdapat perbaikan, ia menilai izin operasional SPPG tersebut perlu dicabut.
“Kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, bisa ditutup selamanya, dicabut izinnya,” tegasnya.
Ia menegaskan pengawasan menjadi penting karena MBG menyerap anggaran negara dalam jumlah besar. Anggaran tersebut berasal dari uang rakyat sehingga harus dipastikan memberikan manfaat maksimal.
“Ini menjadi salah satu prioritas kita karena anggaran MBG gede banget, besar sekali. Kalau tidak kemudian dimaksimalkan dengan baik, ini ada kerugian negara dan menyentuh langsung kepada siswa-siswa yang menerima,” katanya.
