Sanitasi Aman Gresik Baru 2,69 Persen, Pemkab Ajak Perusahaan Perkuat CSR
- VIVA Jatim
Keberlanjutan layanan, kualitas air, distribusi, pengelolaan limbah dan perilaku masyarakat juga harus diperhatikan. Menurutnya, akses air minum dan sanitasi berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Persoalan tersebut juga berhubungan dengan upaya pencegahan stunting, pengurangan kemiskinan, perlindungan lingkungan hingga peningkatan produktivitas masyarakat.
Ia juga menilai karakter wilayah Gresik yang beragam membutuhkan penanganan berbeda. Kawasan industri, perkotaan, pesisir, perdesaan, pertanian dan perikanan memiliki persoalan air dan sanitasi masing-masing.
"Karena itu, intervensi berbasis data dinilai penting agar program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan setiap wilayah. Jangan sampai setelah infrastrukturnya dibangun kemudian selesai. Kita harus memastikan layanan, kualitas, distribusi, dan pengelolaannya berjalan dengan baik,” katanya.
Pemkab Gresik menilai edukasi masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan program. Washil mencontohkan pembangunan IPAL komunal yang sempat mendapat penolakan warga.
Setelah masyarakat mendapat pemahaman mengenai dampak sanitasi tidak aman terhadap kesehatan dan lingkungan, penerimaan terhadap pembangunan fasilitas tersebut meningkat.
“Pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan edukasi. Kalau masyarakat memahami manfaat dan ikut mengelola, infrastrukturnya akan lebih berkelanjutan,” jelasnya.
Direktur Cempaka Foundation Sarifudin Lathif mengatakan, pihaknya telah menjalankan program peningkatan akses air bersih dan sanitasi di Gresik sejak 2021. Sejumlah wilayah di Kecamatan Manyar dan Bungah serta kawasan perkotaan Gresik menjadi lokasi intervensi program bersama sejumlah mitra.
Program yang dilakukan antara lain berupa dukungan sambungan rumah dan pengembangan model pengelolaan air berbasis masyarakat. Salah satunya model master meter di Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar. Melalui model tersebut, masyarakat yang tergabung dalam kelompok pengelola air didorong mengelola layanan secara mandiri dan berkelanjutan.
“Masalah yang kita hadapi bukan hanya ketersediaan sumber air, tetapi juga infrastruktur jaringan pipanya. Itu yang perlu kita diskusikan bersama,” ujar Sarifudin.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan kolaborasi yang lebih konkret antara pemerintah, perusahaan, forum CSR dan organisasi masyarakat sipil.
"Pemetaan kebutuhan yang lebih jelas akan membantu menentukan lokasi intervensi sekaligus memperluas jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan air minum dan sanitasi layak," terang Sarifudin.