Jaga Iklim Investasi, DPRD Gresik Minta Target Retribusi DPMPTSP Ditetapkan Realistis
- Viva Jatim/Tofan
Gresik, VIVA Jatim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik memberikan dukungan penuh terhadap langkah rasionalisasi penetapan target retribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dewan menilai itu penting guna memperkuat akuntabilitas keuangan daerah sekaligus memacu iklim investasi agar semakin kondusif.
Sinergi antara jajaran legislatif dan pemerintah daerah terus dioptimalkan dalam mendorong penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyesuaian target retribusi perizinan tertentu yang dirumuskan secara cermat diyakini mampu memberikan kepastian hukum serta ruang gerak bagi para pelaku usaha untuk berkembang.
Ketiga pimpinan DPRD Gresik memberikan apresiasi atas perencanaan target retribusi yang berbasis pada kalkulasi matang tersebut. Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, menekankan bahwa penetapan target yang terukur akan berdampak langsung pada kualitas tata kelola anggaran daerah.
"Kami di jajaran pimpinan DPRD Gresik sangat mendukung penetapan target retribusi DPMPTSP yang disesuaikan dengan kapasitas riil ini, karena kalkulasi yang realistis akan melahirkan tata kelola anggaran yang akuntabel sekaligus semakin menggeliatkan investasi di daerah," tegas Syahrul Munir di Gedung DPRD Gresik dikutip Jumat, 6 November 2026.
Menurutnya, langkah rasionalisasi itu juga mendapat sambutan positif dari publik dan para pelaku usaha di media sosial maupun forum diskusi ekonomi daerah. Kebijakan tersebut dinilai membuktikan fleksibilitas Pemkab dan DPRD Gresik dalam merespons dinamika perekonomian masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik, Lutfi Dhawam, menggarisbawahi pentingnya akurasi pemetaan potensi retribusi untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Kata dia, penetapan target yang presisi dan sesuai kemampuan pelayanan merupakan bentuk dukungan nyata dewan agar DPMPTSP dapat bekerja lebih fokus, efektif, serta mampu memberikan kemudahan perizinan yang membahagiakan para investor.
Kebijakan penyesuaian retribusi ini diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan dan menyederhanakan birokrasi di area industri maupun pusat usaha mikro. Poin utamanya adalah memastikan pengenaan retribusi tetap dalam batas proporsional demi menjaga daya saing daerah.
Dukungan sistem perizinan berbasis digital yang terus diperbarui DPMPTSP turut mempercepat proses pengurusan izin usaha. Kemudahan dan transparansi prosedur ini terbukti efektif meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam membayar retribusi tanpa merasa terbebani.
