3 Hari Janji Menag, Kampus UINSA Masih Disegel
- VIVA Jatim
Surabaya, VIVA Jatim – Jumat (25/9/2026) adalah hari ketiga sesuai janji Menteri Agama Nazarudin Umar di hadapan Komisi VIII DPR untuk menyelesaikan masalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.
Namun berdasarkan pantauan Viva Jatim Jumat pukul 11.00 WIB, gerbang utama kampus UINSA di Jalan Ahmad Yani masih terlihat disegel. Pun juga gerbang utama kampus 2 di Gunung Anyar Surabaya.
Juru Bicara Forum Komunikasi untuk Perubahan (FKUP) UINSA, Imron Rosyadi menyebut janji 3 hari yang disampaikan Menag saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII perlu dicermati pengertiannya.
"Menurut saya ada 3 makna tersembunyi. 3 hari rektor turun, atau 3 hari sudah ada rektor definitif," kata Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UINSA ini saat dikonfirmasi.
Mundurnya Akh Muzakki sebagai Rektor UINSA periode 2026-2030 menurut dia menyisakan permasalahan hukum tersendiri.
Setelah Muzakki diturunkan, Menag tidak serta merta langsung bisa menunjuk penggantinya dari 3 besar hasil seleksi rektor. Dengan dilantiknya Muzakki sebagai rektor, maka proses seleksi secara hukum sudah dianggap selesai.
Di sisi lain, opsi menggelar kembali pemilihan rektor membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan. Apalagi kepengurusan senat universitas sebagai instrumen penting seleksi rektor otomatis sudah selesai setelah turunnya rektor lama.
"Kami mendesak ada deskresi yang dilakukan demi nasib 25 ribu mahasiswa UINSA," tegasnya.
Satu sisi, mahasiswa tetap ngotot tidak akan membuka segel sampai adanya rektor definitif.
"Akan terus kami segel itu gedung rektorat sampai terpilihnya rektor definitif," kata Koordinator Lapangan (Korlap) aksi mahasiswa UINSA, Koko Prakoso.
Sepekan terakhir, UINSA Surabaya diwarnai gelombang aksi mahasiswa. Ada 8 tuntutan aksi mahasiswa, yakni :
1. Mendesak Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya dicopot atau mengundurkan diri.
2. Mendesak pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya memberikan pernyataan publik terkait PPID yang baru terbentuk pada 2025. Mahasiswa menyebut selama tiga tahun UINSA mengabaikan mandat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mereka kaitkan dengan dugaan korupsi.
3. Mendesak pengusutan kasus Kopertais yang melibatkan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai terlapor.
4. Menuntut klarifikasi dan tenggat waktu terkait keterlambatan pembagian buku, KTM, dan almamater mahasiswa baru.
