Kemenko PM Dorong 262 Perguruan Tinggi Turun Dampingi 40 Ribu Desa
- VIVA Jatim
Surabaya, VIVA Jatim – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong perguruan tinggi mengambil peran lebih besar dalam upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan. Kampus diharapkan tidak hanya menghasilkan kajian dan inovasi, tetapi juga terlibat langsung dalam pemberdayaan masyarakat dengan dampak yang terukur.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Dialog Interaktif bertema “Kampus Berdampak untuk Desa: Mendorong Inovasi dan Pemberdayaan dalam Pengentasan Kemiskinan” di Auditorium FIKK, Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Kamis, 5 November 2026.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris, mengatakan pemerintah kini mengubah pendekatan penanganan kemiskinan. Kebijakan tidak lagi hanya bertumpu pada bantuan sosial, tetapi diarahkan pada penguatan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Perubahan tersebut dijalankan melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 dengan tiga strategi utama. Yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi jumlah kantong kemiskinan.
Untuk memastikan program tepat sasaran, Kemenko PM telah menetapkan 16.550 desa dan kelurahan sebagai lokasi prioritas melalui Keputusan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Nomor 6 Tahun 2026.
Sejumlah program pemerintah juga diarahkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan SMK Go Global.
Namun, menurut Haris, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan ekosistem yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.
Sejauh ini, sebanyak 262 perguruan tinggi telah menyatakan komitmen untuk mendampingi 40 ribu desa hingga 2029. Selain pendampingan, kampus juga didorong melahirkan inovasi melalui program Innovilleague 2026 dan Mandaya Awards 2026.
Dukungan lainnya diwujudkan melalui komitmen 12 perguruan tinggi yang akan menyediakan beasiswa mulai tahun akademik 2027. Sasaran utamanya adalah keluarga miskin di desa dan daerah tertinggal.
“Komitmen perguruan tinggi perlu diikuti ukuran. Kami mengajak UNESA dan seluruh perguruan tinggi untuk menempatkan pendampingan di lokasi prioritas dan mengukur hasilnya pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian desa, bukan hanya anggaran dan fisik, agar dampak kampus bagi desa dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Deputi Haris.
Melalui forum tersebut, Kemenko PM berharap sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa, dunia usaha, serta komunitas lokal semakin kuat.