LPA Jatim Apresiasi Langkah Cepat Perlindungan Anak Pemkot Surabaya

Poin kedua, pemkot mewajibkan tes psikotes dan training khusus untuk penanganan anak sesuai dengan konvensi hak anak, terhadap petugas shelter. Sedangkan yang terakhir, penanggung jawab shelter diharuskan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemkot dan berkantor di shelter. 

“Kami berharap ke depannya tidak lagi terjadi hal serupa, dan kami terus melakukan perbaikan untuk menjamin penanganan ABH di Kota Surabaya,” pungkasnya.