Ditemui Wabup, Kemenkumham Jatim Gelar Monitoring dan Evaluasi KKP HAM di Kabupaten Pamekasan

Jatim –Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian Kabupaten atau Kota Peduli HAM (KKP HAM) dan pelaporan Aksi HAM, Kanwil Kemenkumham Jatim bekerja sama  dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur menggelar Monitoring dan Evaluasi di Pemkab Pamekasan, Selasa, 7 Maret 2023.

Rombongan yang dipimpin Kadiv Yankumham Subianta Mandala bersama Kepala Biro Hukum, Lilik Pudjiastuti dan Kabid HAM Wiwit P Iswandari diterima langsung Wakil Bupati Pamekasan Raden Bagus Fattah Jasin beserta jajaran dan Kepala Organisai Perangkat Daerah (OPD) setempat.

Subianta menjelaskan bahwa penghargaan KMP HAM dan Aksi HAM menjadi predikat yang wajib diraih Pemkab atau Pemkot. 

“Kami ingin Pemkab Pamekasan fokus, karena sejak tahun 2016 Pamekasan belum mampu berkontribusi,” jelasnya.

Sebanyak 26 Kabupaten atau Kota di Jawa Timur telah meraih KKP HAM. Subianta menegaskan bahwa Kanwil Kemenkumham dan Pemprov Jatim akan terus mendorong 12 lainnya untuk terus berproses memenuhi target yang dibebankan di tahun 2023. 

“Kami targetkan seluruh Kabupaten atau Kota di Jatim telah masuk kategori KKP HAM,” tambah Subianta.

Lilik menambahkan sebagai leading sektor, KKP HAM berada di Kemenkumham. Sedangkan Aksi HAM merupakan mandatory dari Kabupaten atau Kota. 

Halaman Selanjutnya

“Karena masuk dalam serambi Kantor Staf Presiden (KSP) yang jadi wewenang Pemprov,” tuturnya.