DPRD Jatim Soal Pengisian Direksi dan Komisaris BUMD: Jangan Karena Politik

Surabaya, VIVA Jatim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menyoroti proses pemilihan direksi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). DPRD berharap agar pemilihan tersebut dilakukan secara selektif dan profesional, tidak dilakukan secara sembarangan ataupun berdasarkan kepentingan tertentu.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Abdullah Abu Bakar menegaskan pentingnya memilih figur-figur yang kompeten dan berintegritas untuk memimpin BUMD, mengingat peran strategis lembaga tersebut mendukung dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menilai, selama ini petinggi BUMD Jatim diisi oleh orang yang tidak berkompeten, sehingga seringkali deviden yang disetorkan kepada Pemprov Jatim tidak sesuai ekspektasi.

"Pemprov itu jangan memilih orang yang tidak paham bisnis, jangan pilih orang cuman mau jabatan, dan hanya sekedar absen," kata Abdullah Abu Bakar, saat dikonfirmasi, Selasa 29 April 2025.

"Ketika ditanya oleh teman-teman tidak bisa jawab dan semacamnya, trus gimana kalau seperti ini," tuturnya.

Menurutkan, kondisi BUMD Jatim saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, baik secara kinerja maupun deviden yang disetorkan. Terbukti dari banyaknya BUMD yang dimiliki Pemprov Jatim ada beberapa BUMD yang cenderung merugi. Oleh karenanya butuh evaluasi secara berkala.

"Di Jatim kondisi BUMD nya kurang baik saja. Maka perlu juga adanya evaluasi secara berkala," kata dia.

Halaman Selanjutnya

Ia mengatakan, dalam pengelolaan BUMD jajaran direksi maupun komisaris seharusnya memperlakukan BUMD layaknya perusahaan. Harus ada target-target pencapaian didalamnya, sehingga peran BUMD nyata dalam menopang PAD daerah.