DPRD Jatim Soal Pengisian Direksi dan Komisaris BUMD: Jangan Karena Politik

Ia mengatakan, dalam pengelolaan BUMD jajaran direksi maupun komisaris seharusnya memperlakukan BUMD layaknya perusahaan. Harus ada target-target pencapaian didalamnya, sehingga peran BUMD nyata dalam menopang PAD daerah.

"BUMD ini harus dilakukan seperti perusahaan jadi harus seperti itu bukan perpanjangan birokrasi atau alat politik, tidak bisa seperti itu," ujarnya.

Pemprov Jatim dan panitia seleksi (Pansel) harus selektif dalam memilih jajaran direksi maupun komisaris. Ia berharap tidak ada campur tangan politisi dalam penempatan kursi pimpinan BUMD, semuanya harus dilaksanakan secara komprehensif.

"Jangan juga ada calon pernah gagal, pernah bangkrut atau titipan, itu jangan. Apalagi karena faktor kedekatan," ujarnya.

"Jadi tetep memilih orang yang ahli bisnis, lalu yang paling penting harus juga bisa menentukan target kerja dan tidak memiliki rekam jejak yang bermasalah," pungkasnya.

Seperti diketahui, saat ini Pemprov Jatim akan melakukan seleksi untuk memilih jajaran direksi maupun komisaris untuk mengurus BUMD yang dimilikinya. Ada beberapa BUMD yang kini tengah dicarikan jajaran direksi maupun komisaris, seperti PT Panca Wira Usaha, PT Air Bersih Jatim, PT Bank Pengkreditan Rakyat Jatim, dan Bank Jatim.