Ditemui Wabup, Kemenkumham Jatim Gelar Monitoring dan Evaluasi KKP HAM di Kabupaten Pamekasan

Kemenkumham Jatim Monitoring dan Evaluasi KKP HAM di Pamekasan
Sumber :
  • Humas Kemenkumham Jatim

“Karena masuk dalam serambi Kantor Staf Presiden (KSP) yang jadi wewenang Pemprov,” tuturnya.

40 Narapidana Resiko Tinggi Dipindah ke Nusakambangan, Kasus Narkotika hingga Terorisme

Kabupaten Pamekasan, lanjut Lilik, dan beberapa wilayah lain di Pulau Madura jadi prioritas. Mengingat sejak 2016 belum ada yang meraih penghargaan. 

"Jadi kami butuh dukungan penuh, karena Penghargaan KKP HAM ini membutuhkan peran dari OPD terkait, peran krusial OPD dalam pengumpulan data KKPHAM sangat vital,” urainya.

Kemenkumham Jatim Akan Berikan Pelayanan Hukum dan HAM Bergerak bagi Warga Kangean

Sementara Wakil Bupati Fattah Jasin mengapresiasi kehadiran tim dari Surabaya. Pihaknya selama ini dirasa masih kurang mengenal satu sama lain khususnya lintas OPD. Fattah memaparkan Filosofi Kopi yang dia terapkan. 

“Akronim KOPI, Kolaboratif, Optimis, Partisipatif dan Inovatif selalu kami tekankan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, termasuk juga proses KKP HAM,” tuturnya.

Kemenkumham Jatim Berikan Layanan Imigrasi kepada Warga Pulau Bawean di Gresik

Menurutnya, dibutuhkan perhatian pimpinan dan kerja sama yang solid antar OPD. Yaitu dengan menerapkan KOPI dalam prosesnya. Sinergi dengan Stakeholder khususnya Kememkumham dan Pemprov Jatim.

Penghargaan KKP HAM merupakan gelar Prestisius bagi Pemimpin Daerah dan Kabupaten atau Kota. Untuk itu, dia mengajak jajarannya untuk mewujudkan Kabupaten Pamekasan sebagai Kota yang peduli HAM. 

Halaman Selanjutnya
img_title