Buntut Seruan Boikot Pajak, DJP Jatim Kunjungi PWNU dan Siapkan Beasiswa

Jatim – Beberapa bulan terakhir, media sosial dihebohkan dengan seruan dari salah seorang ulama terkemuka tanah air, KH Said Aqil Siradj. Ia mengajak warga NU untuk tidak membayar pajak bila terbukti diselewengkan.

Pernyataan Mantan Ketua Umum PBNU itu didasarkan pada temuan banyak pihak soal gaya hidup mentereng para pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satunya Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandy yang menganiaya anak petinggi GP Ansor.

Tak lama dari kejadian itu, Pimpinan Kantor Wilayah DJP Jatim I di Surabaya dan Jatim III di Malang, melakukan kunjungan resmi ke Kantor PWNU Jawa Timur pada Selasa kemarin, 14 Maret 2023.

Seolah tak ingin dibuat gaduh akan ancaman seruan boikot pajak yang berujung kepada kerugian besar negara itu, DJP Jatim pun melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PWNU Jatim.

Dalam kesempatan itu mewakili Pimpinan dan Karyaean, Kepala Kantor DJP Jatim I, Prof. John Liberty Hutagaol  menyampaikan sumbangan untuk anak yatim yang akan disalurkan melalui NUcare Lazisnu Jatim, yang diterima langsung Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar.

Prof John menyatakan silaturahmi ini selain untuk  memperkenalkan diri juga permohonan dukungan PWNU dan seluruh Nahdliyin akan kelancaran tugas DJP Jawa-Timur  mengumpulkan dan menghimpun penerimaan negara dari perpajakan.

Secara nasional target pajak mencapai Rp 1.718 Trikiyun, sementara khusus di Jawa Timur, mencapai 9,1 Triliun Rupiah.

"Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi  Ulama selama ini dalam memberikan siraman rohani kepada para pegawai di kantor kami, baik melalui sholat jumaat, pengajian dan kegiatan kerohanian lainnya," tambah lelaki yang akrab dipanggil Johny ini.

Lebih lanjut, ia mengajak PWNU  melakukan sosialisasi dan edukasi pajak kepada  Nahdliyin, mengingat pajak digunakan negara  membiayai berbagai program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial lainnya.

Penerimaan Pajak, lanjutnya, menopang 70% pendapatan negara, karena itu membayar pajak, bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan keberlanjutannya sehingga bagian dari ikhtiar dari bela negara.

"Dengan keuangan negara yang kuat maka pertumbuhan ekonomi juga kuat, sehingga ada multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Johny juga menyampaikan, di tahun 2023 ini, pemerintah akan mengalokasikan anggaran  Rp250 miliar untuk peningkatan kualitas SDM Pesantren yang disiapkan melalui skema Dana Abadi Pesantren yang bersumber dari Dana Abadi Pendidikan.

"Anggaran ini sepenuhnya akan dialokasikan untuk pembiayaan beasiswa gelar atau nongelar bagi kalangan pesantren, untuk jenjang S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri," jelasnya.

DJP Jatim I juga menawarkan kerja sama   sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan konsultasi perpajakan,  serta bimbingan dan pelatihan kepemimpinan bagi pengurus, lembaga, pengusaha, serta  organisasi pelajar, mahasiswa dan Badan Otononom di lingkungan NU.

"Semoga kehadiran kami, menjadi awal yang akan terus berlanjut, dan  diberikan keberkahan dalam setiap langkah kita," harapnya.

Sementara itu, Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki.Mustamar menyambut baik kunjungan, penjelasan dan tawaran kerja sama dari DJP Jatim I. Bagi NU, lanjutnya, karena merupakan sumber utama bagi pembangunan negara,  maka pajak.adalah bagian dari kedaulatan negara. 

NU akan selalu berada dalam wilayah bela negara, karena itu pengumpulan dan pengelolaan pajak harus dilakukan secara baik dan bertanggung jawab.

"Saya minta, DJP tidak hanya pandai memungut pajak, tetapi juga aktif melakukan pendampingan warga yang menjadi wajib pajak, agar bisa setara dengan para pengusaha besar demi kradilan ekonomi di Indonesia," tambah Kiai Marzuki.(*)