Pemprov Jatim Jadikan Reaktivasi Kereta Madura Prioritas Utama

Jatim – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut baik upaya Bupati Sumenep Achmad Fauzi untuk menghidupkan kembali atau reaktivasi kereta di Madura.

Setelah sebelumnya mendapatkan support dari pemerintah pusat, melalui surat kepada Presiden Joko Widodo dan berbincang langsung dengan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, kini niat baik Bupati Fauzi itu juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Bahkan tak tanggung-tanggung, pihaknya menyatakan bahwa Pemprov menjadikan reaktivasi kereta Madura sebagai prioritas utama.

“Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) juga menyampaikan agar Kementerian Perhubungan mempercepat reaktivasi kereta di wilayah Jawa Timur,” katanya saat menghadiri forum group discussion (FGD) bertajuk ‘Reaktivasi Kereta Madura, Siapa Untung?’ di Surabaya, Selasa, 21 Maret 2023.

Terkait reaktivasi kereta, Khofifah pada 9 Februari 2023 telah berkirim surat kepada Menteri Perhubungan, mendorong percepatan reaktivasi. Soal siapa yang diuntungkan dengan reaktivasi, menurut Emil, “yang untung masyarakat Madura.”

Pakar tranportasi dari ITS, Hera Widyastuti, menilai reaktivasi kereta Madura bisa menjadi transportasi massal yang mampu mengurangi kemacetan. Reaktivasi juga diyakini akan menimbulkan efek domino terhadap banyak sektor, terutama pariwisata di Madura yang kurang terjamah dampak minim infrastruktur.

“Dengan pergerakan transportasi ini [reaktivasi kereta] bisa mengangkat PDRB [produk domestik regional bruto] dari daerah-daerah yang dilewati,” kata Hera.

Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Aliyadi Mustofa, mengapresiasi gagasan besar pemerintah yang merancang Perpres 80 tahun 2019, di dalamnya memuat proyek reaktivasi jalur kereta Madura. Menurutnya, jika reaktivasi terealisasi, akan sangat menguntungkan masyarakat Madura.

“Walau tidak segampang membalikan telapak tangan, ini [usaha Fauzi merektivasi kereta Madura] perlu kita dukung,” imbau Ali.

Ia menjelaskan, realisasi Perpres 80 Tahun 2019 memerlukan investasi besar. Untuk proyek-proyek Madura, misalnya, setidaknya mencapai Rp 40 triliun.

Di sisi lain, Ali mengingatkan, sosialisasi terhadap masyarakat juga harus menjadi perhatian utama. Ini agar proyek bisa berjalan sesuai rencana. “Sosialisasi harus dilakukan dengan pendekatan Madura,” kata Ali.

Ketua DPP Ormas Madura Asli (Madas), Berlian Ismail Marzuki, yang juga hadir dalam forum mengatakan, warga Madura sangat menantikan pembangunan infrastruktur yang menyambungkan Pulau Garam. 

Ia mengatakan banyak warga Madura yang merantau salah satunya dampak keterbatasan infrastruktur, membuat pengembangan daerah sulit dilaksanakan.

“Kenapa Madura banyak merantau, karena di tanah kita tidak bisa (berkembang) karena aksesnya terhambat. Kalau ini (jalur kereta) dibuka tentu yang diuntungkan ya masyarakat Madura,” ungkapnya.