Ketua KPU Hasyim Asy'ari Didesak Mundur Gegara Langgar Kode Etik

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari
Sumber :
  • Istimewa

Jatim –Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari mundur dari jabatannya. Desakan itu karena Hasyim telah dikenai sanksi peringatan keras lantaran melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

img_title Bersatu Usai Muktamar NU: Selamat Berkhidmah Mengemban Amanah Jam’iyyah

Hasyim dinilai memiliki hubungan dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Republik Satu, Hasnaeni atau yang akrab disapa wanita emas. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menilai sosok Hasyim tidak lagi dibutuhkan sebagai pimpinan tertinggi KPU RI usai dijatuhkan sanksi oleh DKPP.  

"Keberadaan saudara Hasyim Asy’ari sebagai pucuk pimpinan tertinggi di KPU RI yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, khususnya independensi, benar-benar sudah tidak dibutuhkan lagi," kata Kurnia dalam keterangannya, Rabu, 5 April 2023.

img_title Menahkodai Abad Kedua NU: Menakar Kompas Moral dan Visi Transformatif Gus Kikin

Menurut Kurnia, hubungan Hasyim dengan wanita emas itu menimbulkan persepsi buruk di tengah masyarakat. Tak hanya itu, Hasyim juga dianggap tak mampu jaga independensi jabatannya sebagai Ketua KPU.  

"Pasca putusan DKPP, masyarakat telah terang benderang ditunjukkan betapa bermasalahnya figur (Hasyim) tersebut. Tindakannya juga menimbulkan persepsi buruk di tengah masyarakat," tuturnya.

img_title Sosok Gus Kikin Cicit KH Hasyim Asy’ari: dari Tebuireng untuk NU Abad Kedua

"Ia sepertinya tidak mampu memahami urgensi penerapan nilai kode etik, khususnya menjaga independensi jabatannya sebagai Ketua KPU RI," jelas Kurnia. 

Maka itu, Kurnia bersama ICW mendesak agar Hasyim segera mundur dari jabatannya selaku Ketua KPU RI. Hal itu merujuk Pasal 21 ayat 1 huruf d UU Pemilu.

"Pasal 21, syarat untuk menjadi anggota KPU RI adalah mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil. Bagi ICW, pelanggaran kode etik yang dijatuhkan kepada Hasyim telah memenuhi syarat bagi dirinya mengundurkan diri," lanjut Kurnia. 

Pun, dia menambahkan dengan merujuk Ketetapan MPR atau TAP MPR, pasal 3 Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. 

"Dalam TAP MPR juga sudah ditegaskan bahwa penyelenggaraan negara harus siap mundur apabila telah melanggar kaidah," ujar Kurnia. 

DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Hasyim dinilai terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).  Dia dianggap punya hubungan dengan Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni atau karib dikenal wanita emas.

Halaman Selanjutnya
img_title