Alasan LKPJ Gubernur Jatim Akhir Tahun 2022 Belum Memenuhi Kaidah Permendagri
- A. Thoriq/ Jatim Viva
Jatim –Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur akhir tahun 2022 baik yang disampaikan dalam Nota Penjelasan LKPJ maupun Dokumen LKPJ belum memenuhi kaidah Permendagri Nomor 18 tahun 2020.
Pasalnya, penilaian capaian indikator kinerja utama (IKU) tidak didasarkan dari perbandingan antara target dan realisasi capaian pembangunan tahun 2022, sehingga tidak menyampaikan capaiannya berdasarkan target.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) Pembahas LKPJ Gubernur Jatim Tahun 2022, Erma Susanti dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Rabu 3 Mei 2023.
"Selain itu, Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai penjabaran dari IKU sebagaimana dituangkan dalam Bab IX Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur belum disajikan dalam LKPJ, Paparan dan Nota Penjelasan Gubernur," jelasnya.
Menurutnya IKD adalah acuan setiap perangkat daerah dalam menyusun target dan pagu indikatif setiap tahun. Oleh karena itu, menurutnya dalam LKPJ tahun 2023 agar menyajikan capaian IKU dan IKD tahun 2019-2023 dan mengaitkan dengan target Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024.
"Pansus juga menilai bahwa data capaian dan Paparan Perangkat Daerah hanya menyajikan capaian output yang normatif dan berdiri sendiri (parsial). Belum ada Perangkat Daerah yang dapat menyajikan kinerja outcome / impact (dampak) sebagai hasil proses koordinasi lintas Perangkat Daerah yang sinergis," terangnya.
Selain itu juga, lanjut Erma, belum nampak skenario pembangunan tahun 2022 yang menunjukkan Perangkat Daerah mana yang mewujudkan Tema Pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2022.
