Komisi A DPRD Jatim Harap Pj Gubernur Sosok yang Paham Birokrasi Jawa Timur

"Akan lebih elok jika itu diambil dari birokrasi di Jatim, kenapa, karena ini tahun politik. Meski sebetulnya akan kita hormati putusan Mendagri dan Presiden siapapun yang akan menjadi Pj nantinya," katanya. 

Dalam kaca matanya, momentum tahun politik, perjalanan birokrasi sangat rentan bersinggungan dengan isu-isu politik. Seorang Pj ia katakan harus bisa mengatasi itu semua, dan tak terbawa arus politik sehingga tetap dapat menjalankan roda kepemerintahan yang ada. 

"Ketika orang tersebut tidak mengerti Jatim, tidak mengerti struktur birokrasi Jatim, dan bahkan nanti apalagi ada isu-isu politik yang menyertainya, itu malah akan membuat gaduh Jatim dan akan mempersulit dalam mengaplikasikan APBD Jatim, ini dalam rangka mensejahterakan rakyat," tuturnya. 

"Sehingga pilihan terbaik menurut kami, dari DPRD komisi A adalah kalau bisa memang Pj Jatim bisa diambilkan dari birokrasi Jatim," pungkas Ubaid.