DPRD Jatim Minta SMK Tak Pakai Sistem Zonasi

Surabaya, VIVA Jatim – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan mengkritisi kebijakan zonasi untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Menurutnya, zonasi untuk SMK bisa membatasi keinginan siswa memilih jurusan tertentu. Pasalnya setiap SMK kadang berbeda jurusannya.

"Kalau SMA, sistem zonasi masih masuk akal karena kurikulumnya sama, hanya perlu peningkatan fasilitas dan kualitas guru. Namun, di SMK jurusannya tidak bisa disamakan, karena lulusan SMK harus memiliki skill tertentu sesuai kebutuhan daerah," katanya.

Jairi menegaskan, sistem zonasi tanpa mempertimbangkan kebutuhan jurusan berdasarkan potensi daerah, justru menjadi penyebab tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK.

Menurut dia, jurusan di SMK perlu diklasifikasikan berdasarkan minat siswa dan kebutuhan daerah. Misalnya, di daerah yang dominan pada sektor pertanian dan perkebunan, jurusan di SMK seharusnya diarahkan ke bidang tersebut.

Begitu pula di daerah yang memiliki potensi pariwisata seperti Banyuwangi, jurusan-jurusan terkait pariwisata dan perhotelan perlu dikembangkan agar lulusan SMK lebih siap memasuki pasar kerja lokal.

"Sekarang ini banyak SMK dengan jurusan yang tidak sesuai kebutuhan, seperti teknik mesin ringan yang terlalu banyak. Akibatnya, lulusan SMK memiliki keterampilan yang sama, tapi kesempatan kerja terbatas, sehingga banyak yang akhirnya menganggur," tutur politisi Golkar ini.

Jairi mengingatkan bahwa sebelum memberikan izin operasional pendirian SMK, sebaiknya dilakukan kajian atau asesmen terhadap kebutuhan dunia kerja di wilayah terkait. Langkah ini diperlukan agar jurusan yang dibuka di SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan mampu mengurangi angka pengangguran.

"Kita juga harus terbuka untuk memperbarui jurusan yang ada. Kalau memang tidak banyak diminati atau tidak sesuai kebutuhan dunia kerja, jurusan tersebut sebaiknya diganti. Pemerintah perlu mendorong SMK untuk berani mengembangkan jurusan yang lebih relevan," kata Jairi.