Pemerintah dan Komisi I DPR RI Sepakat Ubah UU ITE

Jatim –Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari  mewakili komisinya  menyetujui perubahan UU ITE dalam rapat kerja dengan pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 10 April 2023. 

Komisi I DPR RI menyetujui untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), setelah mendengarkan pandangan dari berbagai fraksi. 

Rencananya, pembahasan tersebut dilanjutkan pada periode Masa Persidangan ke-V agar memuat materi-materi yang lebih komprehensif dan kontekstual. 

Abdul Kharis juga turut menyampaikan sejumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan dibahas mendatang.

“Kami sampaikan bahwa jumlah DIM RUU sebanyak 38 DIM yang terdiri dari atas usulan yang bersifat tetap 7 DIM, usulan perubahan redaksional 7 DIM, dan usulan perubahan substansi 24 DIM. Selain itu, terdapat 16 DIM RUU usulan baru dari fraksi serta DIM Penjelasan sebanyak 26 DIM,” kata Politikus PKS itu. 

Rapat kerja dihadiri juga oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM). Dikatakan, pemerintah telah membentuk Panja guna membahas perubahan UU ITE.

Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate, mewakili pemerintah, menyatakan siap menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan. Panja, kata dia, akan dipimpin oleh Ditjen APTIKA Kominfo dan Ditjen Peraturan Perundangan KemenkumHAM. Selama pembahasan juga turut melibatkan Tim Siber Polri.