Respon Kemenkumham soal Heboh Syarat Perpanjang Kontrak Harus Staycation Bareng Atasan

"Karena itu, kami mengecam modus pelecehan seksual semacam ini karena jelas bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang telah diadopsi dengan baik di dalam peraturan perundangan-undangan," kata Dhahana.

Guna menindaklanjuti isu ini, Direktorat Jenderal HAM akan membangun koordinasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PPPA, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

"Kami sudah minta Pak Direktur Yankomas agar segera berkoordinasi baik dengan KemenPPPA, Kemenaker maupun Disnaker Provinsi Jabar dan Kabupaten Bekasi untuk menelusuri kabar viral dugaan adanya modus pelecehan seksual yang merendahkan harkat dan martabat para pekerja perempuan," ucap Dhahana.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya tengah menggencarkan pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air. Tidak hanya melibatkan pemerintah pusat maupun daerah, pengarusutamaan bisnis dan HAM juga melibatkan para pelaku usaha.

Terkini, pemerintah masih mematangkan terkait strategi nasional bisnis dan HAM untuk disahkan menjadi peraturan presiden. Ditargetkan, Agustus ini strategi bisnis dan HAM sudah mendapat persetujuan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

"Dengan disahkannya strategi nasional bisnis dan HAM, harapannya kami dapat semakin intensif berdialog dengan para pelaku usaha untuk membumikan nilai-nilai HAM. Sehingga, kesadaran pentingnya penghormatan HAM khususnya bagi pekerja perempuan di dunia usaha semakin baik," ujarnya.