Pekerja Migran Pindah Pilih, KPU Tulungagung: Data Update H-7 Pencoblosan

Tulungagung, VIVA Jatim-Tulungagung merupakan daerah yang cukup banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebar di berbagai negara tujuan.

 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung mencatat ada ratusan yang mengurus pindah pilih karena cara mengurus cukup mudah serta data selalu diupdate.

Hal itu diungkapkan oleh Komisioner KPU Tulungagung Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Safari Hasan. Pekerja Migran cukup menunjukkan kontrak kerja dan mendatangi pihak penyelenggara pemilu.

Jika posisi PMI masih di Indonesia, dia bisa mengurus ke PPK atau ke KPU langsung.

"Nanti akan kita bantu melalui Sistem daftar Pemilih atau Sidalih untuk dipindah hak pilihnya ke luar negeri," ungkap Safari Hasan saat dikonfirmasi, Minggu, 5 November 2023.

Namun bagi pekerja migran yang sudah berada di luar negeri. Safari mengarahkan kepada mereka bisa menghubungi Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) terdekat.

Menurutnya biasanya di kedutaan, konsulat jendral atau perwakilan Indonesia di luar negeri. Sebenarnya menurut Safari prosesnya mudah dalam pencoblosan, PMI tidak harus misalnya datang ke lokasi, bahkan dengan by phone atau wa lebih mudah atau melalui pos.

Termasuk yang jarang pulang adalah anak buah kapal (ABK) tidak menetap dan mempertimbangkan berlabuh di negara mana yang terdekat.

"Tentunya tidak harus memasukan ke kotak suara, tapi dengan surat dan sebagainya dikirim dulu surat suaranya agak beda memang," ulasnya.

Terkait data pemilih luar negeri, dikatakannya relatif cukup banyak. Lantaran, Tulungagung khususnya merupakan sentra dari pekerja migran di Jawa Timur maupun di Indonesia.

Ia memastikan data akan terus di-update bagi PMI hingga 7 hari menjelang pencoblosan.

"Kalau angka pindah pilih angkanya fluktuatif, tapi untuk bulan oktober ini kalau dari catatan kami itu yang jumlah pemilih masuk sampai 500an. Sedangkan untuk keluar kurang lebih 438," ujarnya.

Ia mengaku, jumlah keseluruhan pasti hingga saat ini pihaknya belum bisa mengeluarkan kepada media, bahkan ke Bawaslu Tulungagung. Karena memang aturan dari KPU RI sebagai lembaga vertikal itu tidak memperkenankan ini untuk dipublish sampai nanti penetapan.

Selain itu, Safari memastikan bahwa angka PMI sebenarnya fluktuatif antara yang keluar dan masuk. Jika di Tulungagung tidak hanya pekerja migran, tapi juga pelajar dan mahasiswa. Termasuk juga pekerja sektor formal. Kalau pekerja sektor non formal ini detik ini kita masih mengoptimalkan sosialisasi.

"Setiap bulan kecenderungan dari bulan-bulan sebelumnya trennya naik, tapi untuk bulan depan naika atau bagaimana. Bulan ini saya sampai begitu," ulasnya.

Disinggung pemerolehan data, dirinya mengulas KPU menggunakan data gabungan. Pertama, mempunyai jejaring PPK yaitu penyelenggara di tingkat kecamatan, PPS di tingkat desa, bahkan sampai bawah kalau sudah pembentukan KPPS.

Data dari jejaring tersebut setiap sebulan sekali diupdate. Lalu, data kedua dapat data dari data agregat Kemendagri, yaitu dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil.

"Itu juga memberikan data mereka terbaru ke KPU RI diturukan sampai daerah," sambungnya.

Kemudian, KPU Tulungagung juga seringali kita memang croschek ke stakeholder terkait ke Dispendukcapil, Dinsos Disnakertrans, Lapas, juga ke pemangku wilayah Desa dan sebagainya selalu mengupdate data tersebut.

Sementara, untuk update data bagi PMI akan terus dilakukan hingga mendekati hari pencoblosan yakni sampai h-7 pelaksanaan pemilu. Setelah itu data diunci dan ditetapkan selanjutnya hari h. Karena sudah tidak ada pindah pilih, nanti akan ada hak pIlih khusus, hak dengan menggunakan KTP.

"Surat suara ada antara 3 sampai 6 surat suara tiap TPS kalau tidak salah 1-2 persen," tambahnya.