NU Jatim Sikapi Politik 2024: Politik Kebangsaan bukan Personality
- Viva Jatim/Madchan Jazuli
Jatim – Memasuki tahun politik 2024 mendatang, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) membahas sikap yang seharusnya dilakukan oleh kaum nahdliyyin. Salah satu sikap yang diambil adalah politik kebangsaan. NU Jatim tidak lagi menerapkan politik personalitas maupun politik identitas.
"Menghadapi tahun politik Pileg, Pilpres serta pilkada, PWNU Jawa Timur agar membuat edaran atau arahan yang berisikan antara lain; berpolitik bagi Nahdlatul Ulama merupakan keharusan dengan berpedoman kepada politik kebangsaan bukan personality," ungkap Wakil Katib, KH Romadlon Khotib, Minggu, 25 Desember 2022.
Poin sub selanjutnya, dalam berpolitik warga NU harus mengedepankan akhlakul karimah. Menguatkan aqidah NKRI Pancasila dan undang-undang Dasar 1945. Lalu, melarang penggunaan atribut dan simbol-simbol Nahdlatul Ulama untuk kepentingan kampanye baik melalui media massa baliho pamflet maupun edaran.
"Melarang penggunaan kantor-kantor Nahdlatul Ulama sebagai sarana kampanye. Lalu, memberi batasan atau tata cara bagi pengurus Nahdlatul Ulama yang menjadi kontestan peserta pemilu Tim Sukses juru kampanye maupun fasilitator agar tidak terjadi kesalahan berorganisasi dan berpolitik," bebernya.
Kiai Khotib menambahkan, susunan lengkap akan diserahkan melalui edaran yang akan dibagikan nanti dikemudian hari. Pihaknya berharap bisa diedarkan dan mendapat tindak lanjut ke masing-masing PCNU.
Ia mengaku tidak memungkiri banyak potensi warga Nahdlatul Ulama berkecipung dalam politk 2024. Sehingga perlu diatur bagaimana sikap yang harus diambil oleh nahdliyyin. Sebab jika tidak demikian, akan mencoreng citra organisasi dalam gelaran pesta demokrasi.
PWNU dalam menjalankan program dan sikap, menurut Kiai Khotib, tataran bawah seperti MWCNU untuk melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan PCNU setempat.
