Gaduh BBM, Mahasiswa Lintas Organisasi Jatim Suarakan 5 Tuntutan
- Nur Faishal/Viva Jatim
Jatim – Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Rumah Kebangsaan Jawa Timur menyuarakan sejumlah tuntutan sebagai sikap atas gejolak harga BBM beberapa hari terakhir. Mereka menunjukkan sikapnya itu melalui aksi teatrikal, Kamis kemarin.
Ketua Umum KAMMI Jatim M Fachrurrozi mengungkapkan, rencana kenaikan harga BBM yang hingga kini masih menggaung memang tak lepas dari tingginya harga minyak mentah dunia hingga di atas US$100 per barel.
Namun pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat, bila harus menaikkan harga. "Kenaikan harga BBM bersubsidi akan berimbas terhadap daya beli masyarakat," kata Rozi.
Sebab, lanjut dia, kenaikan tersebut akan diikuti oleh lonjakan harga-harga kebutuhan pokok serta biaya jasa yang dibayarkan oleh masyarakat. "Ditambah lagi, kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19," ucapnya.
Rozi menuturkan, selain risiko terhadap daya beli, kenaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan bisa mengganggu iklim investasi di Indonesia. "Kenaikan harga bahan bakar ditengarai memunculkan penolakan oleh pelbagai elemen masyarakat termasuk,” tandasnya.
Atas alasan itu, Rozi menyampaikan bahwa Rumah Kebangsaan Jatim menyampaikan pernyataan sikap terkait beredarnya isu kenaikan harga BBM yang diduga kurang seriusnya pemerintah dalam pengalokasian subsidi BBM.
Berikut adalah lima poin tuntutan terkait penolakan kenaikan harga BBM dari Rumah Kebangsaan Jatim:
1. Menuntut pemerintah untuk segera memperbaiki sistem pemberian subsidi agar tepat sasaran.
2. Menuntut Kementrian Keuangan agar dapat memprioritaskan APBN untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Membentuk satgas pengawasan terkait penerimaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi.
4. Mengevaluasi kinerja BPH MIGAS karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.
5. Mendorong percepatan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.