Kendalikan Inflasi Pangan di Jatim, Pj Gubernur Adhy Gagas Skema Program Korporasi Petani

Pj. Gubernur Adhy usai Rakorpusda BI Tahun 2024.
Sumber :
  • Nur Faishal/Dok.Humas Pemprov Jatim

Malang, VIVA Jatim –Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono secara khusus hadir dalam rapat koordinasi pusat dan daerah (Rakorpusda) Bank Indonesia dalam rangka pengendalian inflasi wilayah Jawa Tahun 2024 di Hotel Mercure Malang, Selasa 27 Februari 2024.

Serap Ribuan Tenaga Kerja, Pj Gubernur Jatim Adhy Lakukan Ground Breaking Pabrik KT&G di Pasuruan

Pj Gubernur Adhy secara khusus menyatakan akan berfokus pada pengendalian inflasi pangan. Menurutnya, hal itu penting dilakukan karena beberapa komoditi pangan menyumbang angka  inflasi di Jawa Timur. Komoditi tersebut diantaranya beras, aneka jenis cabai dan bawang.

Untuk itu, ia menyampaikan gagasannya terkait skema program korporasi petani. Yang mana program ini diharapkan dapat meningkatkan daya tawar terhadap tengkulak dan daya saing petani sekaligus sebagai alternatif solusi mengendalikan inflasi utamanya inflasi pangan di Jawa Timur.

Pemprov Jatim Raih Penghargaan SPM Award 2024, Berkat Tagline CETTAR

"Terobosan ini sebetulnya sudah dilakukan sejak semester lalu untuk konsep programnya. Saat ini, pelatihannya sudah berjalan di Jombang dengan 10 gapoktan menggunakan koperasi petani dan nelayan dengan model koperasi multi pihak baik petani pemilik rice mill, kemudian kepala desa dan beberapa komponen lainnya," katanya.

Adhy menjelaskan, Skema korporasi petani yang dijalankan melibatkan fasilitasi pembiayaan, dengan keterlibatan PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia yang merupakan BUMN serta Bank UMKM Jatim. Korporasi petani juga mengelola secara profesional dari sisi hulu dengan hasil produksi utama beras dan residu bernilai ekonomi tinggi.

Hadiri Rakornas PB 2024, Pj Gubernur Jatim Ajak Tingkatkan Inovasi Teknologi Tanggulangi Bencana

"Sampai dengan dibantu dengan bukan hanya berasnya, tetapi juga residu dari beras, ada biogas, ada pelet sekam, dan PLTBm," tuturnya.

Selain itu, Koperasi Produsen Multi Pihak mayoritas juga milik Petani, manajemen korporasi, industri penggilingan beras, investor serta pemasaran terhubung dengan BUMD dan Kepala Desa. Karena mayoritas milik petani, sehingga pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) menjadi nilai tambah bagi kesejahteraan petani.

Halaman Selanjutnya
img_title