Kendalikan Inflasi Pangan di Jatim, Pj Gubernur Adhy Gagas Skema Program Korporasi Petani
- Nur Faishal/Dok.Humas Pemprov Jatim
"Prinsipnya kita selalu menjaga, mewaspadai bagaimana komoditas pangan sebagai sumber atau faktor inflasi dan Jawa Timur mengalami itu khusus di beras dan cabai. Kalau cabe tidak terlalu tetapi beras, walaupun beras kami surplus tapi ternyata bagaimana kondisi di lapangan sangat tergantung pasokan beras dari Bulog," ungkapnya.
Rekomendasi lainnya, juga melalui usulan program sinergi – pengendalian inflasi struktural diantaranya melalui optimalisasi pembentukan BUMD pangan Jatim bersama TPID Jatim, dan Penguatan cooperative farming atau korporasi petani nelayan bersama TPID Jatim.
"Kita berharap rakor ini bisa memberikan referensi pengendalian inflasi di pulau Jawa, karena Pulau Jawa menjadi referensi nasional. Juga bisa menghasilkan langkah konkret dalam menjaga inflasi menjelang ramadhan dan idul Fitri dapat terjaga dengan baik," pungkasnya.
Dalam kesempatan ini, juga telah disepakati 3 (tiga) komoditas utama yang menjadi fokus pengendalian inflasi ke depan yaitu, beras, aneka cabai (cabai merah dan cabai rawit), serta bawang merah.
Sementara, wilayah pengendalian difokuskan kepada 3 (tiga) besar daerah penyumbang dengan tingkat inflasi tinggi serta 2 (dua) besar daerah dengan bobot tertinggi. Yang mana untuk Jatim daerah prioritas, yaitu Madiun, Sumenep, Kediri, Malang, Jember, Banyuwangi, dan Surabaya.
Adapun dalam menghadapi sejumlah tantangan inflasi pangan ke depan, telah disepakati 3 (tiga) strategi utama dalam mengendalikan risiko inflasi pangan di wilayah Jawa, yaitu penguatan produktivitas pangan strategis baik on farm maupun off farm, khususnya pada 16 klaster komoditas beras, 18 klaster aneka cabai dan 13 klaster bawang merah di wilayah Jawa.
Kemudian perluasan dan penguatan ekosistem BUMD Pangan di wilayah Jawa (Kerjasama antar daerah/KAD terintegrasi antara klaster ketahanan pangan dan off taker BUMD), dengan realisasi 8 KAD, serta 24 KAD potensial lainnya.
