Soal Penggelembungan Suara PSI, Romy PPP: Manfaatkan Suara Tak Sah

Baliho PSI bergambar Jokowi di salah satu titik di Surabaya
Sumber :
  • Mokhamad Dofir/Viva Jatim

Surabaya, VIVA Jatim – Pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia masih terus diwarnai berbagai kritikan hingga kecamatan. Terbaru, muncul isu bahwa telah terjadi upaya penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2024 ini.

Mardiono Masuk Kabinet, Sandi Nilai Prabowo Apresiasi PPP

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy atau Romy pun angkat bicara. Ia meminta agar dihentikan operasi penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024.

Tak cukup sampai di situ, Romy bahkan membongkar strategi penggelembungan suara PSI yang berjalan terstruktur, sistematis dan massif. Menurutnya, pergeseran suara tidak sah menjadi milik PSI. Hal tersebut dinilai merugikan perolehan seluruh partai politik.

Heboh Pria Mirip Anggota DPRD Lamongan Video Call sambil Bugil

Ia mengaku sudah mendengar sejak sebelum pemilu, ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah, agar PSI memperoleh 50.000 suara di tiap kabupeten/kota di Pulau Jawa, dan 20.000 suara di tiap kabupaten/kota di luar Pulau Jawa.

Ini dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu, yang pernah dipimpin salah seorang menteri untuk memobilisasi suara PSI coblos gambar. 

Pilkada Sumenep Gagal Bumbung Kosong, PPP Bulat Usung Fikri-Unais

“Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya, yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu. Namun hal ini sepertinya tidak berjalan dengan mulus sehingga perolehan berdasarkan quick count (QC) jauh di bawah harapan lolos parliamentary threshold (PT),” ujar Romy, dikutip dari VIVA, Senin, 4 Maret 2024.

Ia mengatakan bahwa, akurasi QC menurut pimpinan lembaga-lembaga survei senior adalah plus-minus 1 persen, sehingga untuk lolos PT 4 persen dibutuhkan setidaknya angka QC lebih dari 3 persen.

Halaman Selanjutnya
img_title