Beratkan Masyarakat, Legislator PKB Jatim Kritik Harga BBM Naik

Jatim – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Ahmad Athoillah atau Gus Atho’ mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan solar akhir pekan lalu. Menurutnya, dampak keputusan itu memberatkan masyarakat.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM jenis pertalite dari harga dari Rp7.650 per liter jadi Rp10.000 ribu per liter. Sedangkan harga solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter.

Gus Atho’ mengatakan, kenaikan BBM subsidi oleh pemerintah merupakan kebijakan yang begitu sulit. Sebab kenaikan tersebut akan menyetuh langsung serta berdampak signifikan bagi perekonomian masyarakat, apalagi geliat ekonomi pasca Pandemi COVID-19 baru terjadi.

"Kenaikan harga BBM utamanya untuk jenis Pertalite dan solar memang sangat berdampak signifikan di masyarakat, banyak dari kalangan masyarakat menengah ke bawah saat ini merasa kecewa dengan keputusan pemerintah. Dari kalangan teman-teman mahasiswa juga banyak yang aksi turun ke jalan untuk menanggapi kenaikan BBM tersebut," kata Gus Atho', Senin, 5 September 2022.

Anggota Fraksi PKB itu menuturkan, kondisi keuangan nasional memang tidak sedang baik-baik saja. Apalagi anggaran untuk mensubsidi kebutuhan masyarakat ini diperkirakan tidak sampai satu tahun. Namun ia menilai lambungan harga BBM yang kini ditetapkan pemerintah terlalu berlebihan. Karena dapat merusak perputaran ekonomi di akar rumput, khususnya para pedagang kecil. 

"Memang kenaikan BBM bagi Pemerintah merupakan pilihan yang sulit apalagi ditengah lonjakan harga minyak mentah Dunia. Dengan kondisi pelemahan kurs rupiah, diperkirakan anggaran subsidi sebesar Rp502,4 triliun diperkirakan tidak cukup sampai akhir tahun. Tapi, pemerintah juga tidak harus menaikkan sebesar itu," tandas Gus Atho'. 

"Banyak UMKM di pelosok desa yang sedang recovery pasca pandemi COVID-19. kalau dibebankan sebegitu besarnya akan berdampak hancurnya perputaran ekonomi di tengah masyarakat," imbuhnya. 

Halaman Selanjutnya

Politisi Dapil Mojokerto-Jombang itu mengatakan, pemerintah harus merubah pola pembelian masyarakat terhadap konsumsi BBM. Harus ada pembatasan siapa saja yang dapat menggunakan BBM subsidi ini. Jika hal tersebut dilakukan, maka kouta terhadap BBM subsidi melebihi terhadap apa yang sudah disediakan pemerintah.