Subsidi Pupuk akan Diganti ke BLP, Petani Jatim: Kami Sepakat Menolak
- Viva Jatim/Nur Faishol
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto menegaskan, carut matur kebijakan pemerintah di sektor pertanian ini akibat tidak adanya peta jalan pertanian yang bisa dibuat rujukan. Sehingga berbagai kebijakan yang dikaluarkan pemerintah bersifat parsial dan sering kontroversi, hingga menumbulkan keresahan di kalangan petani
“Di semua sektor, khusunya pangan, pemerintah hingga hari ini tidak ada peta jalan. Apa yang dilakukan setengah-setengah dan tidak ada hasil. Padahal setiap tahun menghasilkan insinyur pertanian tetapi tiap tahun pertanian terpuruk,” ujar Adik.
Untuk itu, forum sepakat untuk membuat peta jalan pertanian Indonesia, khususnya Jatim yang nantinya akan diajukan ke pemerintah. “Harus melibatkan HKTI dan KTNA sebagai induk organisasi dari petani dan juga akademisi. Kita akan mengembalikan pertanian untuk berproduksi, seperti hittohnya petani yaitu berproduksi,” pungkas Adik.
