Legislator Madura Dorong Pemprov Jatim Siapkan Roadmap Pengentasan Kemiskinan di Madura

Anggota Komisi C DPRD Jatim Nur Faizin
Sumber :
  • Istimewa

Surabaya, VIVA Jatim-Anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Timur, Nur Faizin menyoroti tingginya angka kemiskinan di Pulau Madura yang berada di atas angka kemiskinan provinsi dan nasional. Menurut Faizin empat kabupaten di Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep menjadi penyumbang terbesar kemiskinan di Jawa Timur.

Infrastruktur Transportasi Berdampak Peningkatan Perekonomian Jatim

"Ini tentu menjadi kekhawatiran sekaligus PR kita semua,” ujar Faizin yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim ini dalam Rapat Banggar dengan TAPD, Senin, 28 Oktober 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per Maret 2024, persentase penduduk miskin empat kabupaten di Pulau Madura tergolong tinggi, yaitu Bangkalan sebesar 18,66 persen, Sampang 20,83 persen, Pamekasan 13,41 persen dan Sumenep 17,78 persen.

Pembebasan Lahan JLS Masih Terkendala, Ini Langkah DPRD Jatim

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan Jatim XIV ini, yang meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep ini menilai data BPS tersebut menunjukkan data penduduk meskin di empat kabupaten di Madura jauh berada di atas angka kemiskinan provinsi dan nasional. Ia mengatakan Per Maret 2024, persentase penduduk miskin Jawa Timur sebesar 9,79 persen dan nasional sebesar 9,03 persen.

Menurut Faizin, tingginya angka kemiskinan di Pulau Madura tersebut selaras dengan tingginya angka pengangguran di Pulau Garam ini. Seperti pada 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangkalan sebesar 6,18 persen.

Pemprov Jatim Raih Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud RI

Karenanya, Faizin mendorong Pemprov Jatim untuk membuat treatmen khusus dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di Pulau Madura. Salah satunya adalah dengan menyiapkan Roadmap Pengentasan Kemiskinan di Madura.

“Pemprov perlu melakukan kebijakan yang afirmatif (special treatment) terhadap Pulau Madura, bila perlu Pemprov harus segera menyiapkan roadmap tentang pengentasan kemiskinan di Madura setidaknya untuk 5 tahun kedepan," tuturnya.

Halaman Selanjutnya
img_title