Pj Gubernur Adhy Bahas Proporsi DBHCHT dengan Baleg DPR RI
- Pemprov Jatim
Maka, selain berdampak bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pengurangan pendapatan akibat HKPD ini juga berpotensi terjadi pada 14 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Sementara itu, untuk pengelolaan ruang laut, Adhy meminta agar pelaksanaan di lapangan kembali pada implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27, 28 dan 29. Yang mana, peraturan ini menerangkan bahwa wilayah laut 0-12 mil merupakan kewenangan daerah provinsi.
"Tanjung Perak itu pelabuhan besar dan pintu keluar hub kita. Kami juga punya 14 pelabuhan perikanan besar, tapi tidak menghasilkan banyak. Harusnya sesuai dengan UU, ini menjadi kewenangan kami dan kami yang mengelola," pungkasnya.
Di akhir, Adhy menyambut baik kedatangan dan tujuan yang ingin dicapai oleh para Baleg DPR RI.
"Kehadiran bapak dan ibu sangat kami rindukan. Mudah-mudahan menjadi masukan yang berarti. Dan dapat diprioritaskan mana yang harus jadi perhatian. Dan mudah-mudahan dengan ini kami membantu pemerintah pusat menyelesaikan persoalan di kabupaten/kota," harapnya.
Sementara itu, Ketua Tim dari Baleg DPR RI A. Iman Sukri menerangkan, secara umum DPR RI mengikuti arahan dan visi Presiden RI Prabowo Subianto. Seperti pengutamaan isu pangan yang ingin dicapai pemerintah baru.
"Hasil diskusi hari ini sangat produktif dan menjadi modal bagi kami untuk meningkatkan kinerja lagi. Karena kita terus butuh regulasi baru untuk menghadapi persoalaan faktual dan tantangan yang baru," imbuhnya.
