Prabowo Hapus Kredit Macet UMKM, Khofifah: Kami di Jatim Berterima Kasih

Khofifah Indar Parawansa di Pasar Pahing Surabaya.
Sumber :
  • Istimewa

Ketua IKA Unair itu juga mengaku sudah mengkomunikasikan pada sejumlah pihak strategis yang terkait kebijakan ini. Khususnya untuk mulai mengidentifikasi dan melakukan pendataan sebaran dan jumlah warga Jatim yang bisa memanfaatkan kebijakan ini. Di antaranya terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Khofifah Pamer 738 Penghargaan di Debat Pilgub Jatim Kedua: Hampir 2 Hari Awards Diterima

“Saya sudah tanya ke tim Khofifah-Emil, yang memenuhi syarat itu ada berapa di Jatim, berapa banyak jumlahnya dan dimana saja. Saya minta untuk segera diidentifikasi supaya Jawa Timur bisa merespon paling cepat,” ujar Khofifah.

Berdasarkan data terbaru dari Pemprov Jatim, total NPL di dua bank penyalur pembiayaan untuk UMKM Jatim per Oktober 2024 mencapai Rp166,9 miliar dengan total debitur sebesar 1.164 pelaku UMKM. Kredit macet itu berasal dari realisasi penyaluran program dana bergulir (Dagulir) bagi UMKM.

Ribuan Relawan Gus Ipul Kota Surabaya Siap Memenangkan Khofifah-Emil

Sedangkan untuk program KUR data kredit macet masih dikoordinasikan dengan Bank Himbara. "UMKM ini pada dasarnya adalah pejuang ekomomi yang tangguh. Kalau mereka tidak mampu bayar pasti karena memang benar-benar ada kejadian luar biasa," tandas Khofifah.

Pogram pembiayaan Prokesra yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur total realisasi kredit melalui Bank UMKM dari tahun 2022-2025 sebesar Rp464,9 miliar. Nilai NPL tahun 2023 hanya 0,01 persen, dan nilai NPL tahun 2024 hanya 0,02 persen.

Khofifah Galang Dukungan Muslimat Trenggalek, Ulas Pergub Fasilitasi Pesantren

Sedangkan untuk program pembiayaan Dagulir dari APBD Provinsi Jawa Timur, total realisasi kredit yang telah disalurkan mencapai Rp1,07 trilliun. Dengan total NPL dagulir mencapai Rp166,9 miliar yang diampu oleh 1.164 pelaku UMKM.

“Data ini harus terus diupdate dan diinventarisir sembari menunggu juknis nantinya, agar Jatim bisa menjadi provinsi yang paling cepat untuk merespon kebijakan ini. Tapi bahwa yang kita tekankan adalah sangat diuntungkan dengan kebijakan ini, dan kebijakan ini sekaligus sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan,” pungkas Khofifah.