Begini Cara Pemkab Sumenep Kembangkan Infrasturktur dan Kota Tanpa Kumuh
- Nur Faishal/Viva Jatim
Jatim – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) miliki Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Hal itu tidak lain guna mewujudkan kawasan permukiman pedesaan yang dapat meningkatkan sosial ekonomi dan keindahan kota.
Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkimhub Sumenep, Indra Wahyudi mengatakan bahwa program PISEW bertujuan untuk membangun atau meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan permukiman perdesaan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah.
“Sedangkan Kegiatan Kota Tanpa Kumuh bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur melalui kegiatan perbaikan dan/atau pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula. Itu dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengurangan luasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur yang dipilih berdasarkan skala prioritas penanganan kumuh pada lokasi sasaran,” kata Indra dalam keterangan tertulis yang diterima Viva Jatim, Jumat 23 Desember 2022.
Ia menambahkan bahwa program PISEW direalisasikan di 26 desa yang tersebar di 13 Kecamatan se-Kabupaten Sumenep. Dengan total anggaran yang dikucurkan sebesar Rp6,5 Miliar. Adapun program Kota Tanpa Kumuh difokuskan di 1 kecamatan yang terdiri dari 1 desa penerima saja. Alokasi dana yang dikucurkan sebesar Rp750 Miliar.
Hingga akhir tahun 2022 ini, program tersebut telah selesai dilaksanakan. Karena itu pihak Disperkimhub Sumenep menggelar pertemuan kecamatan II sekaligus pertemuan warga ketiga dalam rangka serah terima program yang bersumber dari Kementerian PUPR itu, pada Kamis, 22 Desember 2022.
Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkimhub Sumenep, Indra Wahyudi, melalui pejabat Penata Ruang Ahli Muda, Ferry Agrianto menyebutkan bahwa acara tersebut di gelar karena 26 desa penerima manfaat yang tersebar di 13 Kecamatan sudah menyelesaikan 100 persen pekerjaan fisiknya tanpa ada kendala.
“Karena pekerjaan sudah capai 100 persen maka kita adakan pertemuan, kita hanya memfasilitasi karena itu program dari Kementerian PUPR dan pelaksananya ada di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa Timur,” terangnya, Kamis, 22 Desember 2022.
