Intensitas Hujan Tinggi Akibatkan Banjir, DPRD Soroti Kinerja OPD Pemprov Jatim

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Masduki
Sumber :
  • IST/Viva Jatim

Jatim – Beberapa bulan terakhir, cuaca ekstrem melanda di sejumlah daerah di Jawa Timur. Tak jarang pula, intensitas hujan yang begitu tinggi mengakibatkan banjir hingga menggenangi rumah, persawahan dan jalan penghubung antar kota. Mobilitas dan perekonimian masyarakat pun terganggu. 

12 Rumah di Trenggalek Tertimpa Tanah Longsor

Terbaru, banjir akibat intensitas hujan tinggi juga melanda empat kabupaten di Pulau Madura, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Tak hanya rumah warga dan area persawahan yang tergenang air, jalan nasional yang menjadi akses utama keluar masuk pulau Madura juga tersendat akibat luapan air. 

Fakta ini pun membuat salah seorang Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Masduki merasa prihatin dengan kondisi dimana daerah Jawa Timur langganan bencana, khususnya banjir. Menurut Masduki hal itu menjadi salah satu pertanda bahwa masih belum terselesaikan dengan baik.

8 Kecamatan Terdampak Luapan Banjir Akibat Hujan Deras di Trenggalek

Oleh sebab itu, Politisi PKB ini menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya dinas terkait. Dalam hal ini Dinas PU Sumber Daya Air (PU SDA) Jawa Timur. Ia menilai bahwa hal mendasar yang perlu dilakukan guna menanggulangi bencana banjir rutin melakukan normalisasi sungai. 

Banjir yang kerap terjadi, menurut Masduki lantaran debit air yang masuk sudah tidak lagi dapat ditampung oleh sungai yang ada. Sehingga mengakibatkan air sungai meluap ke jalan-jalan dan rumah warga. 

Banjir Bandang Selutut Orang Dewasa Landa Munjungan Trenggalek

“Harus sering-sering normalisasi sungai. Harus ada pengurukan agar sungai lebih dalam dan dapat menampung air yang cukup,” kata Masduki saat dikonfirmasi Viva Jatim pada Senin 2 Januari 2023. 

Agar normalisasi sungai dapat berjalan dengan baik dan maksimal, lanjut Masduki, Dinas PU SDA Jatim juga hendaknya sering-sering melakukan koordinasi intens dengan daerah-daerah, khususnya daerah yang potensi terjadinya banjir cukup tinggi. Sehingga normalisasi arus air dapat berjalan seimbang antara domain Pemprov Jatim dengan pemerintah daerah. 

Halaman Selanjutnya
img_title