Mas Dhito Instruksikan PUPR Fokus Perbaiki Jalan Kabupaten Kediri
- Madchan Jazuli/Viva Jatim
Kediri, VIVA Jatim – Periode kedua Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana menginstruksikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri untuk fokus penanganan jalan kabupaten.
Mas Dhito, sapaan akrab bupati muda ini, Dinas PUPR Kabupaten Kediri harus fokus ke penanganan jalan kabupaten. Termasuk juga mencegah agar tidak terjadi kerusakan jalan yang ada tidak semakin parah.
"Kami minta di 2025 dan yang akan datang, jalan kabupaten diselesaikan dulu. Prioritas kita jalan kabupaten diselesaikan," ujar Mas Dhito, Selasa, 11 Maret 2025.
Menurutnya, ini merupakan bagian dari 17 program prioritas di periode kedua menjabat. Ifrastruktur jalan merupakan sektor yang mendapat perhatian serius bupati yang hobi vespa ini.
Dimana di periode pertama, Pemkab Kediri menggenjot pekerjaan perbaikan jalan desa. Sehingga menyebabkan jalan kabupaten masih belum tertangani secara keseluruhan.
"Kami di 3-4 tahun ini memang lebih banyak memperbaiki jalan desa. Sehingga pasti sedikit banyak berdampak pada jalan kabupaten," bebernya.
Senada, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri Irwan Chandra Wahyu Purnama tak menampik kondisi tersebut. Ia mengakui kondisi jalan yang diukur berdasarkan tingkat kelayakannya atau biasa disebut kemantapan jalan idealnya di atas 90 persen.
Ia juga tidak menampik pada 3-4 tahun terakhir lebih banyak penanganan jalan desa. Dimana dalam tingkat kemantapan jalan kabupaten yang sebelumnya mencapai 91-92 persen mengalami penurunan di angka 87 persen.
"Memang kami di 3-4 tahun ini lebih banyak melakukan perbaikan berkala," ujar Irwan.
Oleh sebab itu, Irwan mengatakan kondisi itu pihaknya berupaya menggenjot pemeliharaan berkala jalan kabupaten di 14 lokasi. Kemudian rehabilitasi jalan di 7 lokasi dan pelebaran jalan di 2 lokasi.
"Kami juga bakal membangun jalan (kabupaten) Margomulyo-Kelud, perkiraan usai lebaran," jelas Irwan.
Usai pemaparan dilanjutkan penandatanganan kontrak kinerja antara Mas Dhito dengan Kepala Dinas PUPR. Kontrak kinerja tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan dinas dalam menjalankan amanah rakyat di jenjang waktu yang disepakati.
