Dinilai Beratkan Calon Jemaah Haji, Golkar Jatim Tegas Tolak Kenaikan Biaya Haji
- A. Thoriq/ Jatim Viva
Jatim –Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, M Sarmuji secara tegas menolak usulan kenaikan biaya penyelenggaraan biaya haji (BPIH) yang naik hampir dua kali lipat dari semula hanya Rp 39,89 Juta kini menjadi Rp 69,19 Juta.
Menurut Sarmuji angka tersebut memberatkan calon jemaah haji (CJH) dan terkesan mendadak. Jika dibiarkan umat Islam Indonesia akan dirugikan dan disusahkan untuk menunaikan rukun islam ke-5 ini.
"Golkar Jatim menolak usulan kenaikan haji. Haji itu sebuah ibadah, jangan sampai memberatkan calon jemaahnya," kata Sarmuji, Sabtu 28 Januari 2023.
Sarmuji menyebut kenaikan biaya haji ini akan memberatkan para calon jemaah haji (CJH). Bahkan, calon jemaah haji (CJH) bisa terancam gagal berangkat karena tidak bisa membayar biaya haji.
"Tak seorangpun calon jemaah haji mengira akan mengalami kenaikan biaya haji menjadi Rp 69 juta. Jangan sampai karena kenaikan ini menyebabkan calon jemaah haji yang harusnya berangkat, karena tidak mampu menebus sisa pembayaran, akhirnya tidak bisa berangkat," ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini mengingatkan bahwa haji merupakan sebuah ibadah, dan sepatutnya pemerintah bisa menekan biaya haji semaksimal mungkin.
Ada beberapa opsi, lanjut Sarmuji yang bisa dipakai pemerintah untuk menekan biaya haji agar CJH tidak terbebani biaya yang tinggi. Semisal terkait fasilitas haji.
"Bisa jadi fasilitas yang mungkin hotelnya bintang 4, dijadikan bintang 3 untuk menekan biaya. Karena haji merupakan sebuah ibadah, di mana tidak semua calon jemaah haji mengutamakan fasilitas, selama layak dan baik itu tidak masalah. Karena yang diutamakan ialah ibadahnya," terangnya.
Ketua Umum KAUJE ini juga meminta Kemenag RI lebih transparan dan membuka rincian terkait biaya haji.
"Kami berharap pemerintah transparan dan dapat menekan biaya haji ini semaksimal mungkin," katanya.
Ia katakan, haji merupakan ibadah yang diidamkan oleh semua ummat muslim. Oleh karenanya hendaknya pemerintah lebih mempermudah, bukan mempersulit.
"Haji merupakan sebuah ibadah yang diidamkan dan diinginkan semua umat Islam, jangan sampai pemerintah memberatkan kepada calon jemaah haji," ujarnya.
