Ketua F-Gerindra DPRD Jatim Minta Pemprov Urai Masalah Kemiskinan

Ketua F-Gerindra DPRD Jatim, Gus Fawait
Sumber :
  • A Toriq A/Viva Jatim

Jatim – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Muhammad Fawaid mendorong pemerintah provinsi agar mengurai permasalahan para petani, nelayan hingga guru yang notabene berada di pedesaan. Mereka masih berada dalam kungkungan kemiskinan.  

Raperda APBD 2025 Disetujui Jadi Perda, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Jadi Prioritas

Dorongat tersebut ia katakan karena jumlah kemiskinan yang meningkat sebanyak 55,22 ribu orang dibanding bulan Maret 2022 lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim mencatat jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut pada periode September 2022 mencapai 4,236 juta orang. 

"Ketika kami membedah data baik, BPS, BI, dan sebagainya kemiskinan di Jatim yang belum terselesaikan sampai hari ini, di mana kita tahu tingkat kemiskinan di Jatim melebihi nasional secara persentase, ini mayoritas berada di daerah pedesaan, pinggir perkebunan, pinggir hutan, dan juga pingir pantai," kata Fawaid, Selasa 31 Januari 2023. 

Infrastruktur Transportasi Berdampak Peningkatan Perekonomian Jatim

Presiden Laskar Shalawat Nusantara ini katakan, kebijakan Pemprov Jatim seharusnya lebih dikonsentraskikan kepada hal-hal yang betul menyentuh rakyat. Khususnya pada yang berkaitan dengan produksi komuditas rakyat, seperti petan dan nelayan. 

Ia melihat, selama ini para petani masih belum terselesaikan dalam hal penambahan produksi tani nya. Yang disebabkan susahnya mendapatkan pupuk. Sehingga kadang kala hasil tani yang ditandurnya tidak sebanding dengan kerja bahkan modal awal. 

Pembebasan Lahan JLS Masih Terkendala, Ini Langkah DPRD Jatim

Hal serupa tak kalah dirasakan para nelayan. Mereka dalam mencari ikan seringkali harus meminjam modal terlebih dahulu, jalan pintas yang dapat mereka capai yakni dengan meminjamnya kepada rentenir. Pada akhirnya yang terjadi mereka harus gali libang untuk menutup lubang yang lainnya. 

"Maka Fraksi Gerindra meminta secara serius kepada Pemprov membuat kebijakan dalam APBD berdasarkan kajian, jangan takut melibatkan akademisi," katanya. 

Halaman Selanjutnya
img_title