Komitmen dan Harapan DLU di Usia Setengah Abad
- Mokhamad Dofir
Ia menyoroti tingginya biaya kepelabuhanan dan PNBP yang menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan perusahaan pelayaran. Menurutnya, sektor transportasi laut sebagai tulang punggung negara kepulauan semestinya mendapatkan dukungan insentif sebagaimana moda transportasi strategis lainnya.
"Ini yang menjadi permasalahan adalah tentu tadi yang saya katakan yang berhubungan dengan finansial perusahaan. Perlu adanya satu insentif, biaya kepelabuhanan, PNBP, dan sebagainya. Seperti yang dilakukan [pada] angkutan udara," jelasnya.
Bambang juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur pelabuhan. Ia menilai masih banyak alur pelayaran dan kolam pelabuhan yang dangkal sehingga memerlukan pengerukan demi menjamin keselamatan dan efisiensi operasional kapal.
Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pemerintah memiliki kewajiban melakukan normalisasi alur pelayaran. Upaya tersebut dinilai krusial untuk mencegah risiko kerusakan kapal sekaligus meningkatkan efektivitas layanan transportasi laut.
"Agar kami-kami ini atau PT Dharma Lautan Utama ini bisa bertahan, kalau bisa berkembang. Karena kita negara kepulauan, transportasi ini sangat dibutuhkan transportasi laut," tutupnya.
